Hadiah Prabowo di May Day 1 Mei, Akan Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Ini Tugasnya

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyinggung sejumlah hal, mulai dari kesejahteraan buruh hingga kasus korupsi di Indonesia. 

Bahkan, Presiden memberikan hadiah kepada para buruh di Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan, pihaknya akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

Nantinya, sejumlah pimpinan buruh Indonesia akan berperan aktif dalam tugas dewan tersebut.

"Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh hari ini. Saya akan membentuk segera dewan kesejahteraan buruh nasional, terdiri dari semua tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia," ungkapnya, di hadapan para buruh dan sejumlah pejabat di pemerintahan Prabowo. 

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan sekilas tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

Mereka, kata Prabowo, akan mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden. 

"Mereka tugasnya mempelajari keadaan buruh dan memberikan nasihat kepada Presiden: mana UU yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang bener, mereka memberikan masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki," terang Prabowo.

Lalu, Presiden juga akan membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca juga: 4.793 Personel Gabungan Diterjunkan Kawal May Day di Depan Gedung DPR RI 

"Kita juga atas saran pimpinan buruh, kita akan segera membentuk satuan tugas PHK, kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja di-PHK seenaknya, bila perlu negara akan turun tangan," tegas Prabowo. 

Kemudian, Prabowo menyebut, pihaknya akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. 

"Wakil ketua DPR, melaporkan ke saya, RUU ini akan segera mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan akan selesai," terangnya.

Undang-Undang Perlindungan pekerja di laut, perikanan, kapal-kapal pun segera ditindaklanjuti. 

Selain itu, Prabowo juga menyinggung soal tenaga outsourcing,

"Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional kita ingin menghapus outsourcing, tapi kita juga harus realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan investor. Kalau mereka tidak investor tidak ada pabrik, kalian tidak akan bekerja," kata Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Prabowo mulai memasuki arena panggung utama Hari Buruh Internasional di Monas Jakarta, sekira pukul 10.00 WIB, Kamis.

Mengenakan baju safari warna cokelat, Prabowo tampak menyalami para buruh dan pejabat yang menghadiri acara Hari Buruh.

Lantas, seluruh pihak yang menghadiri acara langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Ada juga pembacaan doa dan sambutan dari para pimpinan buruh. 

Selain itu, pandangan pimpinan buruh disampaikan saat May Day 2025 di Monas. 

Berdasarkan pantauan Tribunnews, Jumat pagi pukul 08.55 WIB, kawasan Monas sudah dipenuhi para buruh.

Panggung acara pun terlihat berada di area Monas.

Para buruh ada yang mengenakan pakaian bernuansa biru, dengan membawa bendera sebuah bendera masing-masing organisasi. 

Sementara dari arah Tugu Tani, Jakarta, juga terlihat sekelompok buruh iring-iringan mengendarai sepeda motor. 

Diketahui, sekitar 200.000 buruh dari berbagai elemen serikat pekerja diperkirakan akan hadir dalam aksi yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari.

Baca juga: Aksi May Day Padati Monas, Lalu Lintas Medan Merdeka Selatan Macet

Aksi Buruh, Enam Tuntutan Disampaikan

Enam tuntutan disuarakan para buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan serikat buruh akan menyuarakan enam tuntutan kepada pemerintah.

Menurut Said Iqbal yang juga Presiden Partai Buruh tersebut, tuntutan yang disampaikan, seperti penghapusan outsourcing. 

"Yang pertama adalah hapus outsourcing. Yang kedua adalah upah layak. Yang ketiga adalah bentuk Satgas PHK (pemutusan hubungan kerja)," kata Said saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Poin keempat, buruh bakal menyuarakan agar pemerintah mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru.

Mereka berharap, RUU itu benar-benar melindungi buruh, bukan Omnibus Law.

Kelima, buruh menuntut disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). 

Said Iqbal menambahkan, serikat buruh mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi lewat RUU Perampasan Aset.

Keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Fersianus Waku, Mario Christian Sumampow)