Dedi Mulyadi Dikritik soal Kirim Anak 'Nakal' ke Barak Militer: Berpotensi Langgar HAM, Anak Trauma

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat hak asasi manusia (HAM) yang juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, turut menyoroti rencana pembinaan siswa bermasalah di barak militer yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu berpotensi melanggar HAM.

Pasalnya, disiplin militer dengan menggandeng TNI Angkatan Darat ini tidak bisa diterapkan di semua lini.

Usman menilai pendisiplinan keras dan hukuman fisik tidak cocok untuk pertumbuhan anak, terutama bagi anak-anak yang masih dalam proses perkembangan dan pertumbuhan.

Sebaliknya, anak-anak justru membutuhkan pendekatan yang mendukung perkembangan emosi, sosial, dan kognitif mereka.

"Pendekatan itu membawa potensi terjadinya pelanggaran hak-hak asasi anak. Pembinaan dengan cara militer dapat berpotensi melanggar hak-hak anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis, serta hak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung," kata Usman kepada Tribunnews, Rabu (30/4/2025).

Pengalaman kekerasan atau disiplin keras, kata Usman, dapat menyebabkan trauma jangka panjang bagi anak-anak.

Untuk itu, pendekatan yang dibutuhkan untuk menangani siswa bermasalah adalah pendekatan yang lebih holistik seperti dukungan psikologis, pendidikan khusus, dan bantuan sosial. 

"Metode militer tidak dirancang untuk menangani kebutuhan kompleks anak-anak tersebut. Apalagi hak anak yang utama adalah bermain. Ada risiko trauma dan dampak jangka panjang."

"Pengalaman kekerasan atau disiplin keras dapat menyebabkan trauma dan memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosi anak. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak," kata Usman.

Baca juga: Mengenal Vasektomi, KB untuk Pria yang Jadi Wacana Dedi Mulyadi sebagai Syarat Penerima Bansos

Menurut Usman, Dedi Mulyadi perlu lebih kreatif dalam berpikir dan menyelesaikan masalah.

Ada banyak alternatif yang lebih mendukung dan berbasis pada hak asasi manusia, misalnya adalah melibatkan kerja sama dengan profesional seperti psikolog, guru, dan pekerja sosial untuk membantu siswa bermasalah.

Tentu hal ini akan mendukung perkembangan anak-anak.

Selain dikritik Usman, kebijakan Dedi Mulyadi ini juga dikritik Direktur Imparsial yang mengawasi Hak Asasi Manusia di Indonesia, Ardi Manto Adiputra.

Ardi menilai kebijakan tersebut mencerminkan bentuk nyata militerisasi di ranah sipil yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.