Mensesneg Gantikan Hasan Nasbi Jadi PCO? Gerindra Ungkit Peran Moerdiono di Era Soeharto

Hasan mengatakan alasan pengunduran dirinya sebagai Kepala PCO sama seperti yang diunggah dalam akun instagram tersebut.

"Sama seperti yang saya sampaikan di total politik," katanya.

Dalam akun instagram Total Politik tersebut, Hasan Nasbi mengatakan dirinya sudah beberapa kali menyampaikan dalam podcast bahwa apabila ada suatu pekerjaan atau masalah yang tidak bisa ditangani maka harus tahu diri dan mengambil jalan untuk menepi.

"Tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba," katanya.

Hasan mengatakan surat pengunduran diri tersebut sudah ia teken dan diserahkan kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," tuturnya.

Hasan mengaku bahwa keputusan mundur dari Kabinet sudah dipikirkan dngan matang.

Keputusan untuk mundur tersebut kata Hasan tidak diambil secara tiba tiba.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional," katanya.

Pilihan mundur dari Kabinet Pemerintahan Prabowo, kata Hasan, diambil dalam kondisi yang tenang.

Keputusan tersebut kata Hasan merupakan jalan yang terbaik sekarang ini.

"Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang," katanya.

Jabatan Setingkat Menteri

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO adalah jabatan di pemerintahan Prabowo-Gibran yang setingkat dengan menteri.

Hasan Nasbi dilantik oleh Pesiden Prabowo Subianto sebagai PCO  di Istana Negara, Jakarta, pada Senin 21 Oktober 2024.