TNI AL Punya Tunggakan BBM Rp 3,2 Triliun ke Pertamina, KSAL Minta Pemutihan Hingga Subsidi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkap TNI AL saat ini memiliki tunggakan bahan bakar minyak (BBM) kepada Pertamina sebesar Rp 3,2 triliun. 

Ali mengatakan tunggakan tersebut melonjak dari angka sebelumnya sebesar Rp 2,25 triliun.

"Kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp 2,25 triliun, dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp 3,2 triliun," ujar  Ali dalam rapat bersama Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Ali berharap tunggakan bahan bakar tersebut bisa diputihkan atau dihapus Pertamina. 

"Jadi, ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional. Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan," ujar dia.

Baca juga: Rapat Panja Kamla DPR, KSAL Ungkap TNI AL Tangani Ribuan Kasus Penyelundupan

Selain itu, ia berharap, ke depan pembelian bahan bakar untuk TNI AL dipusatkan di Kementerian Pertahanan.

Ia pun mengakui penggunaan BBM TNI AL lebih banyak dibandingkan TNI AU dan TNI AD.

Hal tersebut dikarenakan, kapal TNI AL tetap harus dihidupkan meskipun tidak beroperasi.

"Karena kapal kita ini walaupun diam saja tidak bergerak, tapi dieselnya tetap hidup. Dan untuk menghidupkan air conditioner, AC, karena kalau AC dimatikan, peralatan elektronik akan rusak di dalamnya, itu bahayanya," kata Ali.

Baca juga: Dugaan Kekerasan Seksual dalam Kasus Oknum TNI AL Bunuh Jurnalis Juwita akan Dibuktikan di Sidang

Ali pun meminta diberikan subsidi BBM, sebagaimana yang berlaku untuk Polri.

BBM untuk TNI saat ini harganya masih disamakan untuk industri.

"Bahan bakar kita juga masih harga industri, harusnya mungkin dialihkan menjadi subsidi. Beda dengan Polri perlakuannya. Nah, ini mungkin perlu disamakan nanti," ujar Ali.

Tak Punya Alat Pendeteksi Kapal Selam Asing

Dalam kesempatan tersebut, Ali juga menyampaikan TNI AL saat ini masih kesulitan dalam mendeteksi keberadaan kapal selam asing.

Hal tersebut dikarenakan TNI AL saat ini belum memiliki alat pendeteksi kapal selam asing.

"Jadi seharusnya ada fixed detect sonar, jadi yang dipasang di bawah laut, tapi kita belum memiliki sehingga mungkin kelemahan kita di pendeteksi kapal selam asing yang melalui ALKI itu kita tidak bisa monitor," kata Ali.