Pimpinan MPR Tegaskan Ormas Ganggu Ketertiban Umum Bisa Dibubarkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyebut bahwa organisasi masyarakat (ormas) bisa dibubarkan jika mereka mengganggu ketertiban umum. 

Dia menjelaskan bagaimana substansi dari Revisi UU Ormas.

Baca juga: Anggota DPR: Tangkap dan Penjarakan Ormas yang Ganggu Pabrik BYD di Subang

"Kan esensi daripada Undang-Undang Ormas yang baru direvisi itu kan adalah untuk mempercepat proses likuidasi pembubaran dari ormas," ujar Eddy kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

Waketum PAN itu mengatakan, revisi UU Ormas juga dapat mempercepat proses pembubaran suatu ormas.

Baca juga: Komisi II DPR Sebut Pemerintah Bisa Bubarkan Ormas yang Meresahkan, UU Ormas akan Direvisi?

Eddy menjelaskan bahwa jika ada gangguan terhadap pelaku usaha di sektor investasi, itu sama saja mengganggu target pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

"Indonesia bisa mengirimkan sinyal yang kuat kepada dunia usaha pelaku investasi bahwa Indonesia itu tidak akan mentolerir, dalam tanda petik, aksi-aksi koboy, premanisme yang sering berkedok ormas tersebut," kata dia.

Dia turut mengingatkan soal aksi ormas yang kerap memaksa meminta THR pada bulan Ramadhan 2025 kemarin. Beberapa pabrik dari luar Indonesia bahkan menjadi sasaran ormas.

"BYD kan sedang dalam tahap pembangunan yang ada di Subang itu, jadi secara operasional kan belum berfungsi, tetapi kan lalu lintas dari kendaraan untuk mengangkut material, alat-alat untuk dibangun, dan lain-lain itu kan juga konon kabarnya mendapatkan gangguan. Nah itu yang mungkin terkait hal yang perlu segera tegaskan," kata Eddy.

Dia tak ingin target investasi yang sudah dipasang pemerintah tinggi-tinggi, justru terhambat dengan polemik ini.

"Jangan sampai kita ini punya target investasi yang tinggi, tetapi terhalang oleh aksi-aksi yang sesungguhnya bisa kita cepat atasi asal penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara kuat," pungkasnya.

Sebelumnya, Investasi pabrik perakitan mobil BYD di Subang, Jawa Barat, diproyeksikan menyerap 18 ribu tenaga kerja dan mulai berproduksi di 2026.

Baca juga: Ormas Ganggu Pembangunan Pabrik Perakitan Mobil di Subang, MPR Minta Pemerintah Tegas

Aksi premanisme oleh ormas juga terjadi pada perusahaan otomotif Vietnam, Vinfast, seperti diungkap Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko.

Moeldoko mengatakan dia pernah mendapat laporan bahwa pembangunan pabrik Vinfast di Subang, Jawa Barat, diganggu oleh ormas.

Pabrik mobil listrik Vinfast ini memiliki nilai investasi 200 juta dolar AS atau setara Rp 3,2 triliun dan akan memproduksi 50 ribu kendaraan per tahun.

VinFast menjadwalkan pabrik ini mulai beroperasi pada Kuartal 4 tahun 2025 dan akan memproduksi model e-SUV versi kemudi kanan, di antaranya seri VF 3, VF 5, VF 6 dan VF 7 untuk pasar Indonesia.

Melalui pabrik ini, VinFast juga ingin berkontribusi dalam target pengurangan emisi pemerintah dan berkontribusi pada target 600 ribu produksi kendaraan listrik Indonesia pada 2030.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Kabupaten Subang berjalan kondusif dan tidak lagi diganggu oleh ormas.

Dedi mengatakan, ormas ormas merupakan informasi lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

Baca juga: Ormas Ganggu Pembangunan Pabrik Perakitan Mobil di Subang, MPR Minta Pemerintah Tegas

Enggak, itu berita lama. Cek saja sekarang, sekarang sudah sangat aman. Itu cerita lama, cerita yang disampaikan itu adalah cerita lama," kata Dedi  di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (23/4/2025), dikutip Kompas.com.

Menurut Dedi, permasalahan yang saat ini dihadapi dalam pembangunan pabrik BYD bukan terkait aksi premanisme, melainkan seputar pembebasan lahan.

"Problem di Subang itu bukan di premanisme. Problem di Subang itu adalah di percaloan tanah, bukan di premanismenya," ujarnya.

Ia menjelaskan, harga tanah yang ditawarkan oleh pemilik lahan kepada pihak perusahaan tidak wajar dan terbilang sangat tinggi.

"Katanya sih saya nggak tahu denger langsung ya, ada yang nawarin Rp 20 juta per meter, ada Rp 10 juta per meter, ada Rp 5 juta per meter dan itu akan segera saya fasilitasi," tutur Dedi.

Demi mempercepat proses pembebasan lahan, Dedi mengatakan pihaknya akan mempertemukan perwakilan perusahaan dengan pemilik tanah untuk melakukan negosiasi harga.

"Saya akan pertemukan antara pihak mini yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warganya, mungkin minggu depan sudah kelar," katanya.

Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga telah bersuara.

Baca juga: Komisi II DPR Tunggu Usulan Resmi Pemerintah untuk Revisi UU Ormas

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ikhwan menjelaskan bahwa pihaknya bakal mengkonfirmasi langsung kepada pihak BYD terkait gangguan ormas tersebut untuk kemudian berkoordinasi dengan pihak berwenang.

Dia bilang, aksi premanisme bukan hanya mengganggu kenyamanan namun berdampak pada investasi di tanah air. Pasalnya, hal ini akan mencoreng citra Indonesia di mata investor.

"Ini butuh pengertian dari banyak pihak bahwa ketika kita berada dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah, semua negara makin protektif bahkan Amerika yang negara sekaya itu dan punya teknologi yang bagus, masih punya proteksionisme yang luar biasa dalam menarik investasi masuk ke negaranya," ujarnya di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Nurul mengungkapkan, proses konstruksi pabrik sedang berjalan dan BYD sangat serius membangun pabriknya. 

"Jangan sampai mereka (investor) keluar dari Indonesia, gagal membangun investasi, menutup lapangan pekerjaan bagi ribuan teman-teman kita yang harusnya bisa bekerja di sana," katanya.