Kontras Tolak Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto!

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menolak usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional.

Diketahui Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Diantaranya ada nama Jenderal Soeharto.

"Kontra menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional tersebut. Wacana pemberian gelar ini kental dengan kepentingan politik golongan yang tidak melihat sejarah secara holistik (menyeluruh) bahkan beberapa kali usulan pemberian gelar ini diusulkan mulai dari tahun 2008, 2010, 2014, dan 2016, usulannya tidak ditindaklanjuti," kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya, dihubungi Senin (28/4/2025).

Selain itu, lanjutnya pada tahun 2014, Prabowo sempat membuat janji politik untuk mendorong pemberian gelar pahlawan nasional di momen kampanye pilpres.

"Jika merujuk pada UU 20 tahun 2009 terkait gelar pahlawan, bintang jasa dan gelar kehormatan, terdapat syarat pada pasal 2 yang menyatakan bahwa individu tersebut harus memenuhi kriteria berdasar asas kemanusiaan, asas kerakyatan dan keadilan," terangnya.

Diterangkannya Soeharto selama masa kepemimpinannya menjadi presiden telah banyak mendorong lahirnya pelanggaran HAM berat, pengikisan budaya demokrasi dan terlibat dalam kasus KKN

"Sehingga wacana pemberian gelar pahlawan ini dapat dibaca sebagai sebuah kompromi negara terhadap kasus2 tersebut yang sebenarnya jauh dari semangat reformasi politik tahun 1998," tandasnya.

Sebelumnya Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) membahas pengusulan calon Pahlawan Nasional tahun 2025.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan semangat kerukunan dan kebersamaan menjadi dasar penentuan gelar kali ini.

“Nah, semangatnya Presiden sekarang ini kan semangat kerukunan, semangat kebersamaan, semangat merangkul, semangat persatuan. Mikul duwur mendem jero,” kata Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025).

Gus Ipul memastikan proses pengusulan Pahlawan Nasional 2025 dipastikan berjalan transparan dan efektif.

Kemensos dan TP2GP memastikan bahwa tokoh-tokoh yang diajukan memiliki kontribusi besar bagi bangsa, selaras dengan semangat persatuan dan kebersamaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

“Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kami. Jadi memang prosesnya dari bawah,” kata Gus Ipul.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.

Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.