Wakil Ketua Komisi V DPR Sebut Perintah Presiden Prabowo Mempermudah Tertibkan ODOL

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andi Iwan Aras, menyambut baik instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pentingnya penertiban truk over dimension over loading (ODOL). 

Ia menyebut arahan presiden sebagai "angin segar" bagi upaya penegakan aturan yang selama ini tersendat.

"Iya saya kira ya, kita dari Komisi V DPR bukan saat ini saja untuk mengejar yang namanya zero ODOL itu, tetapi sudah jauh-jauh hari sebelumnya, beberapa tahun yang lalu juga sudah mendorong agar bagaimana persoalan odol ini betul-betul bisa diantisipasi, atau dapat diselesaikan," kata Andi kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

Ia menilai bahwa kompleksitas persoalan ODOL memerlukan koordinasi antarinstansi, termasuk Kementerian Perhubungan, Kepolisian, hingga Kementerian Perindustrian. 

Maka dari itu, dukungan Presiden dinilainya bisa mempercepat kolaborasi lintas sektor.

“Dengan adanya arahan dari kepala negara, upaya penanganan ODOL jadi lebih terkoordinasi dan punya payung kebijakan yang kuat,” ucapnya.

Menurut Andi, dampak negatif ODOL sudah sangat nyata, dari kerusakan jalan yang membebani APBN hingga meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan yang dimodifikasi tak sesuai standar pabrikan.

“Banyak kecelakaan tragis disebabkan rem blong, dan itu seringkali akibat beban muatan yang berlebih. Kalau kendaraan tidak sesuai standar pabrik, sistem keamanannya pasti tidak berfungsi optimal,” ujarnya.

Ia juga mengimbau para pengusaha angkutan untuk lebih bertanggung jawab dan patuh terhadap regulasi. 

Andi menekankan bahwa menjaga kendaraan tetap sesuai standar tidak hanya memperpanjang usia pakai, tapi juga menjamin keselamatan sopir dan pengguna jalan lainnya.

“Saat ini sopir sering jadi korban paling dirugikan saat kecelakaan. Padahal, tanggung jawab itu seharusnya juga diemban oleh perusahaan logistik pemilik kendaraan,” ujar Andi.

Lebih jauh, Andi menilai bahwa bila pengusaha menaati aturan ODOL dengan menambah armada daripada memaksakan muatan, maka hal itu justru membuka lapangan kerja baru.

“Kalau pengusaha tertib, jumlah kendaraan bertambah, otomatis kesempatan kerja juga lebih banyak. Jadi selain aman, ini juga berdampak positif pada ekonomi,” pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta jajarannya untuk menertibkan truk over dimension over load (ODOL) atau obesitas, menyusul beban jalan yang tidak bisa menampung beban seluruh angkutan kendaraan yang ada. 

Baca juga: Prabowo Minta Kendala di Lapangan terkait Penanganan ODOL Segera Ditangani

Perintah ini disampaikan Prabowo saat berbicara mengenai permasalahan truk obesitas bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).