Fraksi Demokrat Dorong Pemerintah Tegakkan Kedaulatan Digital melalui QRIS dan GPN​

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Demokrat DPR RI mendukung penerapan QRIS dan GPN untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia, meski mendapat kritik dari AS. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, menekankan pentingnya komunikasi terbuka dalam merespons kritik tersebut.​

Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah Indonesia untuk mempertahankan dan menegakkan prinsip kedaulatan digital melalui implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Meskipun kebijakan ini mendapat kritik dari Amerika Serikat, Fraksi Demokrat menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat sistem pembayaran domestik dan melindungi kepentingan nasional.​

• Kritik AS terhadap QRIS dan GPN

Amerika Serikat melalui Kantor Perwakilan Dagang (USTR) dalam laporan National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025 menyebutkan bahwa kebijakan QRIS dan GPN Indonesia dapat menghambat perdagangan digital dan elektronik.

AS menilai kebijakan ini memaksa penggunaan sistem dalam negeri dan mengecualikan opsi lintas batas, yang dapat menciptakan hambatan pasar bagi perusahaan-perusahaan AS.​

Baca juga: VIDEO 20 WNI Terdampak Kebijakan Imigrasi Trump di AS: Lima Sudah Dideportasi

• Respons Fraksi Demokrat

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, menegaskan bahwa penerapan QRIS dan GPN merupakan komitmen Indonesia untuk memperkuat kedaulatan ekonomi digital, menjamin keamanan data finansial nasional, dan memperluas akses keuangan yang inklusif, terutama bagi kelompok rentan dan pelaku UMKM.

“Kami mendorong pemerintah tetap berdiri tegak pada prinsip kedaulatan digital. QRIS dan GPN bukan hambatan, melainkan bagian dari transformasi sistem pembayaran yang inklusif, aman, dan efisien,” kata Marwan, Kamis (24/4/2025).

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka dengan mitra internasional untuk menjelaskan bahwa kebijakan ini bukanlah hambatan perdagangan, melainkan bagian dari transformasi sistem pembayaran yang lebih inklusif dan efisien.​

• Potensi Kolaborasi Regional

Marwan Cik Asan mengusulkan integrasi QRIS dengan sistem pembayaran regional seperti SGQR (Singapura) dan PromptPay (Thailand) sebagai langkah awal untuk kolaborasi yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara.

Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tawar Indonesia dalam forum internasional dan menawarkan solusi pembayaran digital yang relevan bagi negara berkembang lainnya.​

“Integrasi QRIS dengan sistem pembayaran regional seperti SGQR dan PromptPay dapat menjadi pijakan awal untuk kolaborasi yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara, sebelum masuk ke skema global. Sehingga Indonesia mampu menawarkan solusi regional yang relevan, sekaligus meningkatkan daya tawar dalam forum internasional,” ujarnya.

Baca juga: Tanggapi Kritik Amerika Soal QRIS dan GPN, Mantan Menteri Jokowi: Ini Kedaulatan, Tak Bisa Ditawar

• Komitmen Fraksi Demokrat terhadap Kedaulatan Digital

Fraksi Demokrat mendukung penuh langkah pemerintah dalam membangun sistem pembayaran domestik yang lebih mandiri dan efisien.

Mereka menilai bahwa sebelum adanya QRIS dan GPN, transaksi dalam negeri sering kali membebani pelaku UMKM dengan biaya tinggi akibat proses peralihan ke luar negeri. Fraksi Demokrat berharap pemerintah tetap membuka ruang dialog internasional dalam semangat kerja sama global yang adil dan setara.

Ikuti perkembangan kebijakan QRIS dan GPN serta respons dunia internasional hanya di Tribunnews.com.