Usai Bertemu Wakil PM Malaysia, Menko Polkam Pimpin Rapat Bahas Perbatasan-Kejahatan Lintas Negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan menggelar rapat koordinasi bersama jajaran untuk menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Ahmad Zahid Hamidi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Dalam kunjungan itu, Zahid diterima Wakil Presiden RI didampingi oleh Menko Polkam, Menko PMK, Menteri Agama, serta Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting dan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis antara kedua negara.

Di bidang Polkam, kedua negara menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang politik dan keamanan, khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan serta penanganan kejahatan lintas negara.

Saat membuka rapat dengan jajaran Kemenko Polkam, Budi Gunawan mengatakan pertemuan bilateral tersebut tidak hanya pertemuan simbolik, tapi akan segera kita terjemahkan ke dalam langkah teknis yang konkret.

Baca juga: Gelar Rakor Soal Tewasnya Penambang di Papua, Menko Polkam: Pemerintah Fokus Evakuasi Korban 

Ia mengatakan hal yang dibahas yakni peta jalan tindak lanjutnya bersama kementerian dan lembaga terkait.

Selain itu, ungkap dia, dibahas rencana pelaksanaan teknis di lapangan untuk mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditandatangani Indonesia–Malaysia pada tahun 2023.

Tak hanya itu, lanjutnya, pemerintah juga tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar, yang telah disetujui kedua negara pada Februari 2025.

Budi Gunawan juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Selain soal batas wilayah, ungkapnya, rapat itu juga membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (illegal fishing).

Baca juga: Tanggapi Tarif Trump, Malaysia Pastikan ASEAN Maju Bersama secara Kolektif ke Washington

Dia menginstruksikan agar langkah-langkah pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berbasis intelijen kolaboratif.

"Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia–Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan," kata Budi Gunawan dalam keterangannya pada Senin (21/4/2025).

Selain itu, ia juga menegaskan penguatan hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan ASEAN.

Dia menyebut keberhasilan dalam menyelesaikan isu-isu bilateral, termasuk batas wilayah dan penegakan hukum lintas negara, akan menjadi contoh konkret kontribusi kedua negara dalam menciptakan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera.

"Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita semua bahwa Indonesia dan negara sahabat di ASEAN memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga ketahanan regional," kata dia.

"Kolaborasi ini bukan semata untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk menjaga kawasan tetap stabil dan resilient menghadapi dinamika global," pungkasnya.