Rencana Percepatan Pembentukan 80.000 Koperasi Desa hingga Respons Berbeda Anggota Komisi VI DPR RI
Rencana pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) oleh pemerintah mendapat sorotan dari anggota Komisi VI DPR RI.
Penulis:
Fersianus Waku
Editor:
Dewi Agustina
"Mohon maaf ya, ini kok seolah-olah pekerjaan utama Menteri Koperasi adalah membentuk koperasi. Selalu bicara mengenai 80 ribu koperasi merah putih dan butuh dana Rp 400 triliun," kata Mufti saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (11/4/2025).
"Lha ini saja banyak koperasi yang kolaps, banyak koperasi yang fraud, dan banyak koperasi yang terkena dampak tarif Presiden Trump," ujarnya menambahkan.
Mufti juga mempertanyakan sumber pendanaan yang akan digunakan untuk merealisasikan program tersebut.
Apalagi, menurutnya, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedang dalam tekanan, terutama akibat pengalihan belanja kementerian dan lembaga untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG).
"Harus dilihat ya, itu dana APBN sudah kembang kempis, penghematan Kementerian/Lembaga untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG) sudah membuat belanja pemerintah sebagai stimulus ekonomi berhenti total. Lihat saja di sektor perhotelan dan pariwisata sudah banyak PHK," tegasnya.
Mufti juga menyoroti wacana penggunaan dana desa sebagai sumber pembiayaan Kopdes Merah Putih.
Dia mengingatkan bahwa dana desa sudah memiliki peruntukan yang jelas melalui proses musyawarah desa dan saat ini pencairannya pun masih menghadapi hambatan.
"Lha sekarang saja dana desa itu belum cair. Akibatnya, program di desa macet, bahkan ada desa yang menggaji tenaga penunjangnya menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) tahun 2024. Harus diingat ya, dana desa sudah bergulir lama, artinya ada program yang bersifat sekali selesai, ada yang berkelanjutan," ucapnya.
Menurutnya, alokasi dana desa tahun 2025 hanya sebesar Rp 71 triliun. Jika pun 50 persen digunakan untuk Kopdes Merah Putih, maka dana yang terkumpul hanya sekitar Rp 35,5 triliun, jauh dari kebutuhan Rp 400 triliun.
"Saya khawatir, pemangkasan dana desa akan berujung demo besar-besaran kepala desa di Istana Negara, kalau ini terjadi ya alamat Menteri Koperasi bisa dicopot sama Presiden," tegas Mufti.
Pemerintah Percepat Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Diketahui pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) harian untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pembentukan satgas merupakan tindak lanjut dari Inpres 9/2025 yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, Rabu (9/4/2025).
"Segera kami tindak lanjuti untuk mempercepat pembentukan ini, saya diminta mengkoordinasi dan nanti ditambah dengan satgas yang bertugas harian," ujar Zulhas di Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).
Selain itu, rapat koordinasi akan diadakan untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa.
Menurutnya, pembentukan Koperasi Desa penting untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.