Tsamara Amany Bicara soal Fenomena Cancel Culture: Demokrasi Itu Kebebasan Memilih, Bukan Intimidasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegiat Politik Tsamara Amany menyoroti fenomena boikot, cancel culture, hingga intimidasi yang belakangan terjadi terhadap masyarakat yang memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilu 2024. 

Dia menyayangkan bahwa gerakan ini semakin menyerupai perburuan yang tidak berkesudahan.

“Lama-lama ini gerakannya seperti witch hunt, memburu secara habis-habisan siapapun yang pilihannya 02 kemarin,” ujar Tsamara melalui keterangannya, Minggu  (30/3/205)

Tsamara juga menyoroti bagaimana sejumlah figur publik dan influencer bahkan merasa perlu mengklarifikasi atau meminta maaf atas pilihan politik mereka. 

Namun, meskipun sudah melakukan hal tersebut, mereka tetap menjadi sasaran kritik dan serangan.

“Jujur saja, sudah tidak relevan lagi membahas 01, 02, dan 03. Pemilu sudah selesai dan Pak Prabowo telah dilantik sebagai Presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang pilihan politiknya. Kita harus move on dan fokus ke depan daripada terus-menerus mempermasalahkan pilihan politik masa lalu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tsamara mengingatkan bahwa demokrasi seharusnya menjunjung tinggi kebebasan memilih tanpa ancaman atau paksaan. 

Dia mempertanyakan apakah cancel culture terhadap kelompok tertentu justru bukan bentuk lain dari teror dalam demokrasi.

“Kita semua sedang memperjuangkan demokrasi, tapi di saat yang sama justru banyak yang mengglorifikasi doxxing dan cancel culture terhadap orang-orang yang berbeda pilihan politik. Apakah ini demokrasi? Apakah ini bukan standar ganda?” tambahnya.

Menurut Tsamara, demokrasi tidak hanya memberikan hak kepada mereka yang turun ke jalan untuk berdemonstrasi, tetapi juga melindungi hak mereka yang memilih untuk tidak ikut serta.

“Yang ikut demo itu hak, yang tidak ikut demo juga hak. Yang pro terhadap pemerintah itu hak, yang mengkritik juga hak. Kebebasan memilih adalah esensi dari demokrasi,” ujarnya.

Tsamara menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang perlu meminta maaf atau memberikan klarifikasi atas pilihan politiknya. 

Sebab, dalam demokrasi, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk menentukan sikap politiknya tanpa takut akan intimidasi atau pemaksaan.

Baca juga: Profil Tsamara Amany yang Ternyata Sudah Jadi Komisaris di BUMN Sejak 2023

“Jadi, untuk semua yang memiliki pilihan politik apapun, itu adalah hak kalian. Tidak perlu klarifikasi, tidak perlu minta maaf, karena sejatinya dalam demokrasi kita semua punya hak untuk memilih,” pungkasnya.