Ikuti Sidang Soal Perempuan di Markas PBB, Legislator PDIP Bicara Pentingnya Keadilan Gender

Untuk praktik di lapangan, kata Irine, parlemen juga berperan dalam menentukan dan mengawasi program pemerintah untuk menciptakan infrastruktur yang inklusif, seperti fasilitas toilet yang lebih besar bagi perempuan di ruang publik.

“Parlemen pun dapat mendorong pemerintah untuk membuat program yang mendukung kemajuan perempuan, seperti dukungan nutrisi dan kesehatan selama kehamilan, cuti melahirkan yang diperpanjang, penggantian biaya persalinan, serta standar upah yang setara atau lebih tinggi dari laki-laki,” urai anggota Komisi V DPR itu.

DPR RI melalui delegasi BKSAP menyoroti tiga hal penting pada Sidang CSW ke-69 di Markas PBB.

Tiga hal penting yang dibahas delegasi BKSAP DPR RI tersebut adalah meninjau peran parlemen dalam memajukan Deklarasi Beijing dan Platform Aksi, memobilisasi upaya untuk melawan reaksi balik serta berkomitmen pada kebijakan dan rencana aksi untuk kesetaraan gender, serta fokus pada pencapaian kesetaraan dalam pengambilan keputusan.

Di Sidang CSW ke-69, Irine pun menyampaikan bahwa DPR telah mengambil tindakan transformatif untuk melawan kemunduran dan bekerja lebih dalam menuju kesetaraan gender.

Irine mengungkap bahwa DPR telah mengesahkan undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender, misalnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA).

“DPR RI juga memastikan kuota gender minimum 30 persen di penyelenggara pemilu, kepengurusan partai politik, serta calon anggota legislatif,” jelas Irine.

Lebih lanjut, Irine menyatakan bahwa DPR mengalokasikan anggaran yang sesuai untuk mempromosikan kebijakan yang sensitif terhadap gender serta memastikan semua kebijakan inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan unik perempuan.

DPR juga telah membentuk Kaukus Parlemen Perempuan (KPP) untuk mendukung kepemimpinan perempuan dan memfasilitasi partisipasi perempuan dalam peran politik dan kepemimpinan.

Melalui forum CSW, legislator dari Dapil Maluku Utara itu juga memberikan pesan kepada anggota parlemen dunia. Menurut Irine, masih banyak yang harus dikerjakan untuk mempercepat perjuangan kesetaraan gender.

“Saya mendesak rekan-rekan anggota parlemen dunia untuk memaksimalkan fungsi legislasi, pengawasan, dan alokasi anggaran guna mempromosikan keadilan gender serta melindungi hak-hak perempuan,” ujarnya.

“Saya juga mendorong semua anggota parlemen sedunia untuk berkomitmen dalam menerapkan langkah-langkah aksi afirmatif yang sejalan dengan BPFA dan berusaha agar setiap perempuan dan anak perempuan dapat mewujudkan potensi penuh mereka tanpa diskriminasi dan ketidaksetaraan,” sambung Irine.

Lebih lanjut, Irine menyampaikan bahwa kerja bersama dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

“Kita perlu hidup dalam budaya yang menghargai, menghormati, dan mengidolakan perempuan sama seperti laki-laki,” tutur Irine mengutip pernyataan Emma Watson.

Di sisi lain, Irine menyebut Sidang CSW ke-69 di Markas PBB menjadi ajang bagi anggota parlemen antarnegara untuk saling belajar dan bertukar pengalaman dalam membuat kebijakan serta penganggaran yang ramah gender.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini Indonesia memiliki ketua parlemen perempuan, yaitu Puan Maharani.

“Saya juga bangga bercerita bahwa ketua parlemen di Indonesia adalah perempuan, dan mereka ingin tahu lebih banyak tentang berbagai terobosan yang dilakukan di Indonesia untuk partisipasi perempuan dalam politik,” tutup Irine. (Tribunnews.com/Hasanuddin Aco)