Anggota Komisi X DPR Dorong Pemerintah Masukkan Luas Laut dalam Formula Dana Transfer Daerah 3T

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Barends menekankan pentingnya memasukkan variabel luas wilayah laut dalam perhitungan dana transfer pusat ke daerah. 

Hal ini, menurutnya, sangat krusial untuk menjamin pendidikan yang berkualitas, adil, dan merata di daerah kepulauan.

Demikian disampaikan Mercy dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pendidikan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta Daerah Marginal bersama Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatim) Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen), Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas RI) dan Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik (BPS RI) di ruang Komisi X DPR, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Mercy menyampaikan beberapa catatan kritis terkait kondisi pendidikan di daerah 3T dan marginal.

Ia menyoroti perlunya harmonisasi pemahaman antara pemangku kebijakan mengenai karakteristik daerah 3T dan daerah marginal.

Selain itu, ia menegaskan bahwa daerah 3T umumnya memiliki tingkat kemiskinan tinggi, belum berkembang dengan baik, dan memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah, sementara beban pembangunan, termasuk sektor pendidikan, sangat besar.

"Keterpurukan kualitas pendidikan di daerah 3T dan marginal ini bukan hanya karena letaknya yang terluar dan tertinggal, tetapi juga berkaitan erat dengan angka kemiskinan yang tinggi. Mayoritas daerah ini berada di kawasan timur Indonesia yang berbasis kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks," ujar Mercy Barends Wakil Rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku.

Ia juga mengkritik sistem alokasi dana transfer pusat yang masih berbasis formula daratan, yang hanya memperhitungkan luas wilayah darat dan jumlah penduduk.

Padahal, sebagian besar daerah 3T merupakan wilayah kepulauan dengan luas laut mencapai lebih dari 90 persen.

"Sampai kapan pun, bahkan sampai lautan Indonesia mengering, ketimpangan pembangunan akan tetap terjadi jika kita tidak memasukkan karakteristik laut sebagai variabel dalam administrasi pelayanan publik. Formula daratan yang diterapkan untuk daerah kepulauan sangat tidak adil," tegasnya.

Sebagai solusi, Mercy Barends yang juga Politisi PDI Perjuangan tersebut mengajukan beberapa rekomendasi, di antaranya:

1. Rekonstruksi ulang mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, sekitar Rp 700 triliun. Dari jumlah tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya mengelola sekitar Rp 32 triliun. Oleh karena itu, perlu dilakukan redistribusi prioritas dengan menempatkan program Wajib Belajar 13 tahun sebagai agenda utama.

2. Memasukkan luas laut sebagai variabel dalam distribusi anggaran, sehingga daerah kepulauan mendapatkan keadilan dalam transfer dana pusat. Ini akan membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan, termasuk sektor pendidikan.

3. Meningkatkan transparansi dan efisiensi pengawasan, baik dalam pengelolaan data maupun anggaran, untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak di lapangan.

Mercy mengapresiasi hasil rapat Panja Pendidikan Daerah 3T dan Daerah Marginal, di mana seluruh rekomendasi tersebut berhasil masuk dalam kesimpulan rapat. 

"Puji Tuhan, usulan ini diterima. Semoga implementasinya dapat segera terealisasi demi keadilan bagi daerah 3T dan marginal," pungkasnya.