Pengamat Sebut Kapolri Banyak Terlibat Politik Praktis, Choirul Anam Kompolnas Berbeda Pandangan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus pendiri Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terlalu banyak terlibat dalam politik praktis sehingga perlu dicopot dari jabatannya.

Bahkan Ray menyebut, bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo lebih memiliki bakat politik ketimbang bakat sebagai aparat penegak hukum sebagaimana jabatan yang ia emban saat ini.

Adapun hal itu diungkapkan Ray dalam acara diskusi Publik Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk 'Urgensi Reformasi Polri' di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

"Saya lihat, Pak Listyo ini bakat politiknya jauh lebih kuat dibandingkan bakat sebagai aparat penegak hukumnya. Oleh karena itu saya berharap presiden segera membebaskan Pak Listyo dari tugasnya sebagai Kapolri," kata Ray.

Terkait hal ini, Ray mengaku telah lama mendorong agar Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja dari Listyo Sigit.

Akan tetapi hal itu menurut Ray agak sulit terealiasiasi salah satun faktor karena kedekatan antara Listyo dengan Presiden ke-7 RI, Prabowo Joko Widodo.

"Saya kira posisi Kapolri ini cukup kuat. Dihadapan Pak Prabowo ini kan ibaratnya apa namanya itu ya bahkan diskusi paling alot nih kira-kira antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo," ujarnya.

Ray pun menduga, bahwa Kapolri yang dijabat Listyo menjadi salah satu posisi yang dijadikan bahan kompromi oleh Prabowo dan Jokowi.

Hal itu terlihat dari masih bertahannya Listyo Sigit menjabat sebagai Kapolri meski sudah hampir lima tahun.

"Artinya mungkin beberapa program Pak Jokowi mandek di era Prabowo tapi soal Kapolri masih tetap dijabat oleh Pak Sigit gitu ya," ucapnya.

Senada dengan Ray, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan, perlu digantinya posisi Listyo sebagai Kapolri tak terlepas dari semakin represifnya tindakan aparat kepada masyarakat.

Salah satu contohnya Usman menyoroti aksi penembakan yang dilakukan oknum polisi terhadap siswa SMA di Semarang, Jawa Tengah namun justru mendapat pembelaan dari atasanya.

"Kapolresnya cenderung membela, bahkan menciptakan cerita-cerita yang penuh rekayasa, menyediakan parang seolah terjadi tawuran padahal gak ada," kata dia.

Belum lagi tindakan eksesif yang dilakukan oknum Polri terhadap mahasiswa yang tengah melakukan aksi unjuk rasa.

Menurut Usman praktik pelanggaran hukum yang dilakukan Polri dibawah Listyo Sigit seperti kejadian yang berulang dan sistematis sehingga perlu adanya langkah korektif baik dari DPR maupun Presiden.