Pemuda Muhammadiyah Berpesan ke Mendes Yandri: Saatnya Fokus Bangun Desa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemuda Muhammadiyah berharap Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto tidak perlu menanggapi isu yang mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Diketahui, Mendes Yandri dihadapi isu cawe-cawe dalam Pilkada Serang, yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Pilkada tersebut harus dilakukan pemilihan suara ulang (PSU).

Baca juga: Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike

Tak hanya itu, Yandri juga dilaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM lantaran Kemendes memecat secara sepihak para tenaga pendamping desa.

Bendahara Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Machhendra Setyo Atmaja Prastiyo, mengatakan banyak isu dan permasalahan harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan.

Baca juga: Mendes Terbukti Cawe-cawe di Pilbup Serang, Cak Imin: Hati-hati sebagai Pejabat Publik

"Tetap jalankan program kementerian secara masif dan langsung dapat dirasakan masyarakat," kata Machhendra dalam pesan yang diterima, Jumat (7/3/2025).

Dia menekankan bahwa kritik adalah bagian penting dari demokrasi, tetapi harus dibedakan dengan penghakiman yang emosional. 

Kritik yang sehat harus berbasis fakta dan disertai solusi, bukan sekadar ekspresi kemarahan yang membabi buta.  

"Penghakiman yang absurd justru rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang punya agenda tertentu," kata Machhendra.  

Pemuda Muhammadiyah menilai bahwa perdebatan politik yang tidak berujung hanya akan menghambat program-program pembangunan yang sudah berjalan. 

Publik berhak mengkritik, tetapi tidak berhak menjustifikasi kinerja seorang pejabat tanpa melihat fakta yang ada.  

"Pak Yandri sudah menjelaskan semuanya ke publik dan tetap fokus menjalankan tugasnya. Kita harus objektif melihat kerja-kerja beliau yang nyata dan sudah dirasakan langsung oleh masyarakat desa, bukan terjebak dalam opini politik semata," ujar Machhendra.  

Sejak menjabat, Yandri telah melaksanakan berbagai program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan desa. 

Salah satu kebijakan utamanya adalah alokasi 20 persen Dana Desa untuk ketahanan pangan, yang membantu desa-desa mengembangkan pertanian lokal dan mendukung swasembada pangan nasional. 

Baca juga: Kena PHK Sepihak Kemendes, TPP Desa Lapor Ombudsman dan Berencana Datangi Istana

Selain itu, dia juga mendorong penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memperkuat ekonomi desa, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan warga melalui usaha desa yang mandiri dan berkelanjutan.  

Dalam upaya modernisasi desa, Yandri menginisiasi program Desa Inovasi, yang mendorong pemanfaatan teknologi dan digitalisasi di desa-desa. 

Melalui program ini, banyak desa kini mampu memasarkan produk unggulannya secara online, membuka akses pasar yang lebih luas bagi usaha kecil dan menengah. Selain itu, Yandri juga fokus pada pengembangan desa wisata, menjadikan potensi lokal sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan.  

Pemuda Muhammadiyah menegaskan dukungannya terhadap kerja-kerja Yandri yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.  

"Kami melihat sendiri bahwa berbagai program Kementerian Desa benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jangan sampai pembangunan desa terhambat oleh isu politik yang tidak relevan," lanjut Machhendra. 

Dia juga mengingatkan bahwa yang paling dirugikan jika kerja-kerja ini dihentikan bukanlah Yandri, melainkan masyarakat desa yang sedang berjuang untuk maju.  

Pemuda Muhammadiyah mengajak semua pihak untuk menjaga demokrasi yang sehat dan tetap mengutamakan kepentingan rakyat.  

"Demokrasi yang sehat adalah yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar manuver politik tanpa arah," tandas Machhendra.