Adian Napitupulu Minta Banjir Jakarta Jangan Hanya Dibebankan ke Pramono dan Doel

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, menegaskan bahwa masalah banjir Jakarta tidak boleh hanya dibebankan ke Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno (Doel). 

Menurut Adian, persoalan banjir adalah masalah bersama yang harus melibatkan seluruh kepala daerah, khususnya wilayah penyanggah Jakarta.

"Kalau kita melihat begini, ada Bogor, ada Bekasi, dan ada Jakarta. Nah, tiga kepala daerah ini kudu bertemu. Baik gubernurnya, bupatinya, segala macam duduk bareng-bareng, Sebab, ini bukan persoalan satu per satu, ini persoalan bersama," kata Adian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Untuk informasi, Pramono Anung - Rano Karno merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang diusung PDIP dan baru dilantik pada 20 Februari 2025, bersama sejumlah kepala daerah lain hasil Pilkada Serentak 2024.

Adian yang juga seorang politisi PDIP mengatakan, penyelesaian masalah banjir membutuhkan kerja sama lintas daerah.

Ia mengusulkan agar anggaran penanggulangan banjir bisa dibagi bersama antara Jakarta dan daerah penyanggahnya. 

"Kalau perlu anggarannya dibagi bareng-bareng. Tidak semuanya harus menjadi tanggung jawab Jakarta. Tapi bisa dibagi sama-sama, gotong-royong lah," jelasnya.

Baca juga: Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Disorot karena Nginap Hotel saat Warganya Diterjang Banjir: Cuma Tidur

Adian juga mengungkapkan bahwa ia sudah berkomunikasi dengan Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mengenai upaya penanganan banjir. 

Doel, demikian panggilan akrabnya, mengaku telah memantau titik-titik banjir secara intensif, bahkan hingga tujuh titik dalam sehari. 

Namun, bagi Adian, penyelesaian banjir seharusnya tidak dikaitkan dengan isu politis.

"Kalau mau menyelesaikan banjir bukan karena kekhawatiran dia menjadi isu politis, karena itu mengorbankan rakyat, gitu loh. Salah lah karena takut jadi isu politis," tandasnya.

Menurutnya, kekhawatiran apakah masalah banjir menjadi isu politik atau tidak, seharusnya tidak menghalangi upaya untuk menyelesaikan bencana ini. 

"Mau jadi isu politis, tidak jadi isu politis, prinsip kita ketika rakyat terkorbankan, selesaikan," pungkasnya.