Revisi KUHAP, Adies Kadir Ungkap Pentingnya Adaptasi Hukum Acara di Era Modern

Rencana revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP) dibedah oleh lima guru besar hukum pidana di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Mereka membedah RUU KUHAP melalui workshop yang berlangsung di Hotel Unhas, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Jumat (21/2/2025).

Total ada lima guru besar hukum pidana ternama yang dihadirkan dalam workshop bertemakan "Reformasi Hukum Acara Pidana: Implikasi dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia".

Adapun lima narasumber yang dihadirkan, yaitu Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI Periode 2018-2021 Prof. Dr. Aswanto, Rektor Universitas Muslim Indonesia Prof. Dr. Hambali Thalib, Guru Besar Universitas Negeri Makassar Prof. Dr. Heri Tahir, Guru Hukum Pidana UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Sabri Samin, dan Guru Besar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Unhas Prof. Dr. Said Karim.

Peserta workshop berasal dari kalangan praktisi hukum pidana, advokat, dan dosen hukum pidana dari berbagai kampus di Kota Makassar.

Workshop RUU KUHAP merekomendasikan agar prinsip check and balance antara penegak hukum, seperti Polisi dan Jaksa, tetap dijaga tanpa adanya intervensi dalam kewenangan penyidikan Polri.

Rekomendasi ini tertuang dalam 11 poin yang dibacakan oleh moderator workshop, Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Amir Ilyas.

1. Publikasi RUU KUHAP terbaru harus mudah diakses oleh semua pihak, karena KUHAP melibatkan seluruh rakyat Indonesia.

2. Prinsip check and balance serta diferensiasi fungsional harus lebih diutamakan daripada prinsip dominus litis.

3. Independensi penyidikan Polri harus tetap terjaga tanpa intervensi dari Kejaksaan.

4. Fungsi penyidikan kepolisian harus tetap dijaga netralitasnya.

5. Pengawasan oleh Jaksa terhadap penyidik Polri perlu dikaji ulang.

6. Penyidikan tindak pidana umum harus tetap menjadi kewenangan Polri.

7. Kejaksaan tidak boleh mengintervensi kewenangan penyidikan Polri.

8. Pengadilan harus menjadi penentu dalam menilai kesalahan prosedur penyidikan, bukan Kejaksaan.