Hubungan Prabowo & Megawati Dipastikan Tetap Baik meski Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retret Magelang

Dari jumlah tersebut, diketahui 51 kepala daerah kader PDIP telah hadir sejak hari pertama.

Sementara sisanya, 46 kepala daerah masih belum bergabung.

"51 sudah masuk dari hari pertama. Hari yang pertama ya. Karena ya mereka menyadari bahwa ini adalah program dari Pemerintah."

"Dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa ini adalah pada saat pemilihan, yang memilihkan rakyat ya. Tanggung Jawabnya adalah kepada rakyat utamanya," kata Tito di Akmil Magelang, Minggu (23/2/2025), dikutip dari TribunJogja.com.

Namun, Tito mengungkapkan bahwa sebagian kepala daerah dari PDIP yang sempat menunda kini berangsur-angsur mulai mengikuti retreat, meski ia tidak mengungkap identitas mereka.

Tito menegaskan bahwa kehadiran dalam program retret ini sangat penting bagi kepala daerah, karena merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemimpin daerah. 

Dia mengatakan, kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga tanggung jawab utama mereka adalah kepada masyarakat, bukan sekadar kepada partai politik.

“Partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju, tapi ketika menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, kehadiran dalam program ini adalah untuk kepentingan rakyat,” ujar dia. 

Tito juga mengatakan, manfaat retret ini memungkinkan para kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun komunikasi yang lebih cair. 

Sehingga, program ini menjadi ajang bagi gubernur, bupati, dan wali kota untuk bertemu serta mendiskusikan berbagai isu penting di daerah masing-masing.

“Saya tahu dalam beberapa waktu ke depan masih akan ada yang bergabung. Silakan, kita welcome,” ujarnya.

Bagi kepala daerah yang belum dilantik akibat sengketa hasil Pilkada 2024, Kemendagri berencana mengadakan program orientasi tersendiri. 

Dalam hal ini, 40 daerah yang masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pilkada. 

Sebagian daerah bahkan berpotensi menggelar pemungutan suara ulang, seperti Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

Berbeda dengan retret di Akmil Magelang, kepala daerah yang masih tertunda pelantikannya akan menjalani program pembekalan di BPSDM Kemendagri di Jakarta.