Tanggapan Jokowi dan Parpol soal Megawati Minta Kepala Daerah dari PDIP Tunda Ikuti Retret Magelang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut tanggapan sejumlah pihak terkait instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam Retret Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, 21-28 Februari 2025.

Megawati melarang para kepala daerah ikut retret setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2/2025).

Sejumlah pihak telah merespons keputusan PDIP meminta kepala daerahnya yang terpilih pada Pilkada 2024 untuk menunda ikut Retret Kepala Daerah.

1. Respons Jokowi

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berkomentar soal instruksi Megawati.

Jokowi memperingatkan, kegiatan Retret Kepala Daerah adalah perintah Presiden RI Prabowo Subianto.

Jadi, kata dia, sudah sepatutnya para kepala daerah mengikuti perintah presiden.

Jokowi juga mengingatkan, para kepala daerah dipilih rakyat, sehingga harus bersedia melakukan kegiatan yang tujuannya untuk kepentingan rakyat.

"Ini kan urusan pemerintahan. Yang diundang kepala daerah. Yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang."

"Mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya  di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025).

Baca juga: Imbas Instruksi Megawati ke Kader PDIP, 53 Kepala Daerah Tidak Hadir Retret di Magelang

2. Tanggapan Demokrat

Sekretaris Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan, sejatinya agenda pembekalan atau retret seluruh kepala daerah oleh Presiden RI Prabowo Subianto tak seharusnya diintervensi.

Pasalnya menurut dia, agenda retret tersebut merupakan program kebangsaan yang dilakukan Prabowo untuk menyatukan visi pemerintahan.

"Ini adalah program pemerintahan dan kebangsaan yang baik dari Presiden Prabowo yang tidak semestinya diintervensi oleh kepentingan politik parpol tertentu," kata Andi dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

Terlebih menurut Andi, saat ini seluruh kepala daerah sudah menjalani pelantikan langsung oleh Presiden Prabowo 

Dengan begitu, status para kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota sudah menjadi petugas rakyat, bukan lagi petugas partai.