Wamendagri Sebut Retret Kepala Daerah Habiskan Anggaran Rp13 Miliar

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto buka suara perihal biaya retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, yang diselenggarakan pada 21-28 Februari 2025.

Bima Arya menyebut dana untuk retret sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sudah disampaikan oleh Pak Mendagri (Tito Karnavian) kepada publik melalui teman-teman media, anggaran sepenuhnya berasal dari APBN di Kemendagri untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala daerah," ujar Bima dalam konferensi pers di Magelang, Jumat (21/2/2025).

Ia menyebut, jumlah anggaran retret kepala daerah kali ini lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.

Pasalnya, retret hanya dilaksanakan selama tujuh hari tujuh malam. 

Para kepala daerah juga menginap di tenda, bukan di hotel seperti sebelumnya.

"Dulu itu karena jumlah harinya lebih banyak, lebih panjang, bisa sebulan lebih di Lemhannas dan 2 minggu di Kemendagri dan para pesertanya juga menginap di hotel, tentu angkanya jauh lebih besar dari hari ini."

"Karena hari ini, 7 hari di tenda bukan fasilitas hotel dibandingkan dulu paket-paketnya itu 2 minggu di Jakarta kami menginap di hotel, 1 bulan di Lemhannas juga walaupun disediakan di mes, tetapi banyak kepala daerah yang memilih menganggarkan dari APBD untuk menginap di hotel. Tentu jumlahnya jauh lebih besar dibanding 7 hari di tenda," ungkapnya.

Jumlah anggaran dalam retret kepala daerah di Magelang, jelas Bima, yaitu sebesar Rp13 miliar.

"Angkanya 13 miliar," ujar Bima Arya.

Ia menyebut, saat ini APBN sebesar Rp3.600 triliun, dan uang yang beredar di daerah melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 1.300 triliun. 

Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Hadiri Retret, PDIP: Ini Urusan Internal, Bukan Urusan Orang Luar

Anggaran besar ini diharapkan bisa dikelola dengan baik melalui orientasi yang menghabiskan anggaran Rp13 miliar.

"Jadi teman-teman kepala daerah (setelah retret) diharapkan bisa mengelola uang rakyat untuk kembali ke rakyat, ribuan triliun tadi, berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional," ucap Bima.

Ia juga membeberkan, retret akan diisi oleh beragam narasumber, termasuk lembaga penegak hukum di bidang korupsi.

"KPK, Kapolri, BPK, BPKP, juga akan berbicara di sini untuk mengawal uang rakyat tadi. Jadi tolong dilihat dalam konteks yang lebih besar, target ini adalah ke sana (pengelolaan anggaran yang profesional) juga tadi," ujarnya.

Sikap Kemendagri soal Instruksi Megawati