Ketua Komisi X DPR Nilai SNBP Harus Dievaluasi Setelah Ramai Jadi Sorotan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai kebijakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) bagi siswa-siswa yang hendak mendaftar kuliah harus dievaluasi. 

Dia mengatakan pelaksanaan SNBP harus dievaluasi menyeluruh agar tahun depan tak terjadi lonjakan komplain seperti sekarang.

"Salah satu hal utama yang harus dibenahi adalah ketertiban sekolah dalam mengisi data dasar sebagai sumber Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Ini menjadi catatan penting yang harus disosialisasikan ke sekolah-sekolah dan dinas-dinas," kata Hetifah kepada wartawan, Sabtu (7/2/2025).

Legislator Golkar itu menekankan bahwa pengisian data tak bisa dilakukan secara terburu-buru menjelang tenggat waktu. 

Dia pun meminta ada mekanisme pendampingan lebih ketat, termasuk pengecekan berkala dan pelatihan mingguan secara daring bagi operator sekolah dan dinas pendidikan.

"Dengan pendampingan rutin sejak awal, kita bisa memastikan data yang masuk lebih valid dan tidak ada masalah mendekati batas waktu pendaftaran," kata dia.

Komisi X DPR RI, dikatakan Hetifah, siap mengawal perbaikan sistem ini demi terciptanya seleksi masuk perguruan tinggi yang lebih transparan dan adil.

Di sisi lain, Hetifah mengapresiasi pemerintah yang memberikan kesempatan perpanjangan waktu pendaftaran data siswa ke PDSS hingga besok. 

"Kami juga mengimbau sekolah-sekolah untuk persiapkan data sebaik-baiknya," tandas Hetifah.

Baca juga: Protes Kelalaian Pengisian Data PDSS, Siswa Karawang Teriak “Masa Depan Kami Sirna”

Sebelumnya, ramai di media sosial (medsos) sejumlah siswa dan sekolah meminta perpanjangan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

Beberapa siswa dan sekolah juga sempat mengisi chat live YouTube Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang berisi permintaan perpanjangan pengisian PDSS saat Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran SNBP 2025 ditayangkan secara langsung pada Senin, (4/2/2025).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengakui terdapat sejumlah sekolah yang gagal mengunggah data pada PDSS.

Dirinya mengungkapkan kegagalan pendaftaran tersebut terjadi akibat sejumlah faktor.

"Faktor-faktor yang berkaitan dengan sebagian karena alasan rusak karena cuaca, sebagian rusak karena bencana alam," ujar Abdul Mu'ti di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Kemendikdasmen, kata Abdul Mu'ti, memberikan kesempatan bagi sekolah tersebut untuk mengajukan pengisian PDSS ulang.

Abdul Mu'ti mengakui sejumlah permasalahan dalam pengisian PDSS tidak bisa dihindari.

"Kami sudah memberikan layanan kepada sekolah-sekolah yang belum bisa mengunggah itu untuk dapat mengunggah dan kami berikan kesempatan, tapi tentu saja kesempatan itu kami berikan untuk sekolah-sekolah yang mengajukan kepada kami. Karena memang unforced error itu tidak bisa dihindari dan kami tidak menutup mata terhadap realitas itu," kata Abdul Mu'ti.