Santer Kabar Mendikti Saintek Bakal Direshuffle, Dasco Gerindra Bilang Begini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sinyal Presiden RI Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle dalam kabinet Merah Putih mulai semakin menguat.

Satu di antara menteri yang dikabarkan akan direshuffle adalah Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Menanggapi hal itu, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengaku enggak menjawab apakah Soemantri Brodjonegoro masuk ke dalam radar untuk direshuffle.

Hanya saja, kata Dasco, semua menteri dan wakil menteri kabinet Merah Putih telah meneken pakta integritas. Nantinya, pakta integritas itu yang akan menjadi indikator para menteri telah memenuhi kriteria atau belum.

"Jadi begini menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangi pakta integritas di dalam fakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dasco mengatakan Prabowo selaku Presiden RI tentunya mengetahui pembantunya yang bisa menunaikan janji kampanyenya saat pilpres 2024.

"Saya tahu kan Pak Prabowo sebagai presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi presiden dalam menunaikan janji kampanye presiden pada saat ini," jelasnya.

Oleh karena itu, Dasco mengatakan Prabowo akan melakukan evaluasi 100 hari dari kinerja jajaran kabinetnya. Apakah pembantunya sudah maksimal dalam menjalankan tugasnya atau beljm.

"Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal," pungkasnya.

Diketahui, Mendikti Saintek Soemantri Brodjonegoro dikabarkan menjadi salah satu menteri yang akan direshuffle oleh Presiden Prabowo.

Apalagi, Soemantri kerap didemo oleh sejumlah elemen masyarakat.

Terakhir, ratusan dosen pada Senin (3/2/2025), menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencairan tukin yang tertunda sejak tahun 2020 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. 

Mereka menuntut pemerintah segera mencairkan Tunjangan Kinerja (Tukin) yang belum dibayarkan sejak 2020 serta memastikan alokasi anggaran untuk Tukin tahun 2025.

Koordinator Aksi Aliansi Dosen ASN Kemendiktisainstek Seluruh Indonesia (Adaksi), Anggun Gunawan, menegaskan ada dua tuntutan utama dalam aksi ini.

"Yang pertama, kami ingin memastikan bahwa Tukin untuk dosen Kemendikti Saintek tahun 2025 dianggarkan dan segera dicairkan. Kami juga memperjuangkan ‘Tukin for All’,” ujar Anggun di lokasi.

Ia menjelaskan, pemerintah hanya memiliki dana Rp2,5 triliun yang hanya cukup untuk sekitar 30.000 dosen. Sementara total dosen yang ada mencapai 80.000. 

Selain itu, para dosen juga menuntut hak mereka yang belum pernah dibayarkan sejak 2020.

"Kami menuntut agar negara membayar hak kami sejak 2020. Pegawai lain, termasuk dosen di kementerian lain, tenaga administrasi kampus, pustakawan, hingga pranata komputer sudah menerima Tukin," katanya.

"Tapi dosen Kemendikti Saintek tidak. Ini ketidakadilan yang harus segera diselesaikan," tegas Anggun. 

Menjawab tuntutan ini, Mendikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro memilih bungkam saat ditanya soal pencairan tunjangan kinerja (tukin) yang dituntut oleh ratusan dosen ASN.

Saat ditanya perihal ini, Satryo yang beres menghadiri acara Dies Natalis ke-75 Universitas Indonesia (UI) di Balai Sidang, Depok, Jawa Barat, Senin, tidak mengucapkan sepatah katapun. 

Pengawalnya bahkan membatasi pergerakan awak media yang bergerak mengikuti Satryo agar tidak mendekat.

"Permisi, permisi kasih jalan dulu," ucap pengawal Mendikti Satryo.

Setelahnya Satryo masuk ke dalam mobil dan meninggalkan lokasi. 

Tak hanya itu, sejumlah pegawai Kemendikti Saintek sempat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kemendikti Saintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). 

Mereka memprotes dugaan pemecatan sepihak yang dilakukan Satryo terhadap salah seorang pegawai bernama Neni Herlina, yang menjabat sebagai Pranata Humas Ahli Muda dan Penjabat Rumah Tangga.

Dalam aksi itu, para pegawai mengenakan pakaian serba hitam dan membawa spanduk bertuliskan, "Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri."

Satryo dituding bersikap arogan dengan memberhentikan Neni secara mendadak. Namun, dalam keterangannya, Satryo membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada pemberhentian pegawai. Kasus tersebut pun sudah berakhir damai.

Prabowo Bicara Isu Reshuffle

Presiden RI, Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet Merah Putih pasca lewat 100 hari pemerintahannya. Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

Prabowo hanya mengatakan bahwa masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Karena itu, dirinya ingin menegakkan hal tersebut.

"Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu," ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. 

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," jelasnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun tidak merinci apakah pernyataan tersebut menandakan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Dia hanya sempat mengeluarkan kelakar saat menutup pernyataannya.

"Mau lebih jelas lagi? hahaha," tukasnya.