Istana Ungkap Presiden Prabowo Senang Pemda Mau Bantu Program MBG, Tapi Bukan Dalam Pembiayaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto senang Pemerintah Daerah (Pemda) mau membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, Hasan juga mengungkap, dalam rapat paripurna kabinet, presiden menyarankan Pemda untuk memperbaiki fasilitas sekolah-sekolah di daerah bila memiliki anggaran.

"Presiden kemarin juga di dalam rapat Kabinet Paripurna juga bilang, 'Oh terima kasih pemerintah daerah mau bantu tuh'. Beliau senang sekali," kata Hasan saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Kantor Redaksi Tribunnews.com, Jakarta pada Kamis (23/1/2024).

"Tapi juga bisa dipikirkan begini katanya. 'Biar makan bergizi gratis diurus sama pemerintah pusat, pemerintah daerah kalau ada anggaran, coba bagusin sekolahnya'. Coba benerin sekolah-sekolah yang ada di daerah SD, SMP," lanjutnya.

Ia pun menegaskan sebenarnya pemerintah pusat tidak meminta partisipasi pemerintah daerah dalam program Makan Bergizi Gratis.

Baca juga: Terungkap Penyebab Siswa SD di Sukoharjo Keracunan, Kepala BGN: Makanan MBG Memasaknya tidak Matang

Namun, lanjut dia, pemerintah-pemerintah daerah memiliki semangat yang tinggi untuk mengakselerasi percepatan program makan bergizi gratis sehingga mereka berbicara dengan Kementerian Dalam Negeri untuk bisa membantu program itu.

"Jadi begini, yang dari pusat ini kan bertahap. Misalnya sekarang kan sudah 244 titik di 33 provinsi. Tapi kan masih banyak yang belum dapat," ucapnya.

"Nah pemerintah-pemerintah daerah ini ingin mengakselerasi juga. Misalnya titik daerah dia baru 2 atau 3. Dia mungkin mau nambah jadi 5, 6 supaya lebih banyak," kata Hasan.

Baca juga: 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, PP Hima Persis Apresiasi MBG hingga Pemberantasan Judi Online

Terkait penganggarannya, Hasan mengatakan, bila pemerintah daerah ingin berpartisipasi untuk membangunkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), maka anggarannya dari APBD daerah tersebut.

Akan tetapi, ia menegaskan pengelolaannya akan tetap ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Artinya kalau pemerintah daerah mau berpartisipasi, nggak ditolak. Tapi bukan dalam pembiayaan makan bergizi gratis. Jadi menyiapkan dapur, misalnya ada lahan, menyiapkan dapur itu," jelasnya.

"Jadi kadang-kadang orang itu bilang, wah ini diwajibkan, ini segala macam. Ada ide, itu bukan berarti kemudian langsung ada dieksekusi begitu. Ini ada ide yang begini. Ide pemerintah daerah mau ikut serta. Oh nggak pasti ikut serta. Orang punya ide banyak," sambung Hasan.

Hasan pun menyatakan Badan Gizi Nasional (BGN) sangat terbuka terhadap masukan-masukan baik itu soal jenis makanan, kualitas makanan, jam sampainya makanan, distribusi makanan, dan lainnya. 

Menurut dia, masukan-masukan itu menjadi bahan mereka untuk memperbaiki Standar Operational Prosedur di lapangan. 

"Jadi kalau ada anak yang tidak suka makanan yang disajikan itu, anggap itu evaluasi. Anggap itu bagian dari masukan. Misalnya begini, apakah seluruh anaknya nggak suka? Kalau seluruh anaknya nggak suka, ya berarti makanannya harus kita ganti menunya nih," ucap Hasan.