Menteri Kelautan Ubah Sikap, Kini Setujui Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang, Mengapa?

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, tiba-tiba merubah sikap dan pendapatnya soal pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Ia awalnya meminta agar pembongkaran pagar laut Tangerang dihentikan dengan alasan masih dalam proses investigasi.

Namun, kini ia justru berbalik menyetujui tindakan itu.

Disebutkan, pihaknya telah mendapatkan kesepakatan untuk tetap melakukan pembongkaran pagar laut Tangerang bersama Wakil Menteri KP Laksdya TNI (Purn) Didit Herdiawan dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan jajarannya.

Selanjutnya, pembongkaran pagar laut Tangerang akan tetap dilanjutkan pada Rabu (22/1/2025) siang setelah rapat koordinasi dengan TNI AL Rabu pagi, selesai.

"Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan melakukan tindakan pembongkaran. Begitu ya Pak KSAL?" demikian yang disampaikan Sakti Wahyu Trenggono dilansir dari postingan Instagramnya @swtrenggono yang diunggah pada Senin (20/1/2025).

KSAL Ali pun menyetujui apa yang disampaikan Sakti Wahyu Trenggono dengan isyarat tanda jempol tangannya.

"Siap Bapak, setuju," tegas Ali.

Lantas, mengapa Sakti Wahyu Trenggono berubah sikap?

Ali menjelaskan bahwa pembongkaran ini adalah perintah Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, pembongkaran ini cepat dilakukan demi bisa membantu para nelayan yang pergi mencari ikan.

Baca juga: Sengkarut Pagar Laut di Tangerang, Pimpinan DPR Sampai Minta Penjelasan Langsung Menteri Trenggono

"Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, aman, cepat, dan praktis untuk bisa membantu masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat," ungkap Ali.

Senada dengan KSAL, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga menegaskan pembongkaran pagar laut Tangerang sepanjang 30,16 kilometer, akan tetap dilanjutkan.

"(Pembongkaran) lanjut," kata Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Minggu (19/1/2025).

Agus juga menegaskan pembongkaran pagar laut Tangerang sesuai dengan perintah Presiden Prabowo.

"Sudah perintah Presiden," tegasnya.

Agus menyatakan pembongkaran pagar laut ditargetkan selesai secepatnya agar tak mengganggu aktivitas nelayan setempat.

"Masyarakat yang mau mencari ikan tidak ada akses, sehingga dibuka supaya masyarakat bisa mencari ikan ke laut," imbuh Agus.

Dalam proses pembongkaran, TNI AL mengerahkan sedikitnya 600 prajurit, yang turut dibantu oleh warga setempat.

Pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer yang terbuat dari bambu tersebut dibongkar secara manual dengan mencabutnya dari dasar laut.

Polisi Lakukan Penyelidikan Tindak Pidana

Lebih lanjut, pihak kepolisian justru bersiap untuk melakukan penyelidikan pagar laut Tangerang.

Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya akan mencari dugaan bila ada unsur pidana dan ada permintaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hal itu disampaikan Direktur Kepolisian Air dan Udara Polda Metro Jaya Kombes Pol. Joko Sadono, Senin (20/1/2025).

"Ditpolairud Polda Metro Jaya akan memberikan bantuan penyidikan apabila ada permintaan dari KKP."

"Untuk itu, tunggu dan konfirmasi ke KKP terkait perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan. Setiap perizinan yang berada di laut dikeluarkan oleh KKP," kata Joko Sadono dilansir Kompas.com.

Namun, sampai saat ini belum meminta pengusutan kasus.

Justru, KKP berbalik sikap mendukung pembongkaran pagar laut Tangeran ini.

KKP sebelumnya hanya bertindak mengambil langkah penyegelan terhadap pagar laut Tangerang itu.

Karena belum ada perintah bantuan dari KKP, sejauh ini Ditpolairud Polda Metro Jaya masih fokus melakukan patroli untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah itu. T

"Tindakan yang sudah dilakukan Ditpolairud Polda Metro Jaya adalah patroli rutin untuk mencegah tindak pidana dan konflik di lokasi," tambah Joko Sadono.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Gita Irawan/Erik S)(Kompas.com)