Ketua DPD Dukung Retreat untuk Kepala Daerah, Ini Alasannya

Oleh karena itu, kata Yusril, harus ada kepastian mengenai pelantikan Kepala daerah hasil Pilkada 2024. Saat ini kata dia ada dua putusan MK mengenai teknis pelantikan Kepala daerah yang menimbulkan keraguan-raguan.

Pertama, yakni Putusan Mahkmah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU-XXII/2024, serta putusan Putusan Nomor 46/PUU-XXII/2024.

Dua putusan tersebut kata Yusril menimbulkan keraguan-raguan, apakah MK mengingkan para Kepala Daerah hasil Pilkada 2024 dilantik secara serentak setelah sidang sengketa hasil pemilu di MK atau bagi daerah yang tidak bersengketa bisa dilantik terlebih dahulu.

"Dan itu kita lihat ada 2 putusan dari MK yang memang perlu mendapatkan klarifikasi dari MK dan pemerintah juga akan membicarakan dengan DPR nantinya. Hanya itu aja yang dibahas," katanya.

Namun, pemerintah sendiri, kata Yusril menginginkan agar calon kepala daerah yang telah memenangkan Pilkada dan tidak memiliki sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) agar dapat dilantik terlebih dahulu.

"Nah, pemerintah itu berkeinginan supaya mudah mudahan smooth (mulus) ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril.

Baca juga: Pagar Laut Misterius di Tangerang, Rokhmin Dahuri: Negara Tidak Boleh Kalah dari Oligarki