Ketua DPD Dukung Retreat untuk Kepala Daerah, Ini Alasannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto, yang akan mengadakan pelatihan insentif atau retreat bagi kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) hasil pilkada serentak 2024.

Menurut dia hal tersebut merupakan terobosam baru yang harus didukung.

"Model kepemimpinan bukan hanya kepemimpinan nasional yang melakukan retreat, tapi kepala daerah," kata dia di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan menjelaskan manfaat dari retreat untuk kepala daerah.

Menurutnya, retreat bisa membangun semangat nasionalisme, membuat patrotisme kepala daerah terpilih menjadi lebih kuat, lebih tinggi.

Kemudian, lanjut Sultan, retreat bisa menyatukan kepala daerah, memastikan visi misi atau program dari pusat ke daerah itu juga berjalan dengan baik. 

"Lalu, disitu juga ada unsur bagaimana memberi semangat kepada kepala daerah terpilih, bahwa sudah saatnya kita membangun Indonesia, membangun daerah secara maksimal dengan model kepemimpinan yang tidak lagi sendiri-sendiri," ujarnya.

"Saya melihat retreat kepala daerah ini akan menumbuhkan semangat patrotisme, nasionalisme, dan yang paling penting adalah memastikan program-program andalan pemerintah pusat itu berjalan secara efektif di bawah," tandasnya.

Baca juga: Ternyata 2 Direktur KPK Jabat Pj Kepala Daerah Per Senin Besok, Ada Posisi Bupati Bangka dan Mimika

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ingin para kepala daerah yang telah dilantik untuk mengikuti pembekalan atau retreat seperti yang dilakukan para anggota Kabinet Merah Putih.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, (10/1/2025).

"Juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril.

Tujuannya, kata Yusril agar para Kepala Daerah memiliki perspektif yang sama dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program pembangunan.

"Supaya kita memiliki perspektif yang sama, yang sekarang dihadapi oleh pemerintah," kata Yusril.

Baca juga: Respons Pemerintah Soal Sampah Makanan Program Makan Bergizi Gratis

Menurut Yusril, harus ada sinkronisasi antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pasalnya banyak program-program pemerintah pusat yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

"Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program-program pemerintah pusat supaaya juga dilaksanakan pemerintah daerah," katanya.

Oleh karena itu, kata Yusril, harus ada kepastian mengenai pelantikan Kepala daerah hasil Pilkada 2024. Saat ini kata dia ada dua putusan MK mengenai teknis pelantikan Kepala daerah yang menimbulkan keraguan-raguan.

Pertama, yakni Putusan Mahkmah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU-XXII/2024, serta putusan Putusan Nomor 46/PUU-XXII/2024.

Dua putusan tersebut kata Yusril menimbulkan keraguan-raguan, apakah MK mengingkan para Kepala Daerah hasil Pilkada 2024 dilantik secara serentak setelah sidang sengketa hasil pemilu di MK atau bagi daerah yang tidak bersengketa bisa dilantik terlebih dahulu.

"Dan itu kita lihat ada 2 putusan dari MK yang memang perlu mendapatkan klarifikasi dari MK dan pemerintah juga akan membicarakan dengan DPR nantinya. Hanya itu aja yang dibahas," katanya.

Namun, pemerintah sendiri, kata Yusril menginginkan agar calon kepala daerah yang telah memenangkan Pilkada dan tidak memiliki sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) agar dapat dilantik terlebih dahulu.

"Nah, pemerintah itu berkeinginan supaya mudah mudahan smooth (mulus) ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril.

Baca juga: Pagar Laut Misterius di Tangerang, Rokhmin Dahuri: Negara Tidak Boleh Kalah dari Oligarki