Respons PDIP soal Penggeledahan Rumah Hasto Kristiyanto Digelar Jelang HUT PDIP

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah menanggapi penggeledahan kediaman Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto digelar menjelang perayaan HUT PDIP pada 10 Januari 2025 mendatang.

Sebagaimana diketahui, KPK menggeledah rumah Hasto di di Taman Villa Kartini blok G3 Nomor 18, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Selasa (7/1/2024) kemarin.

Menurut Said, penggeledahan tersebut dianggap merupakan hal yang biasa.

Sehingga tidak ada hubungannya dengan HUT PDIP yang akan digelar dua hari lagi.

"Kami sama sekali tidak terganggu oleh hal apapun. Karena ini agenda partai," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Baca juga: Siapa Maria Lestari? Ikut Disebut-sebut dalam Kasus Hasto Kristiyanto, KPK Tengah Dalami

Said juga membantah pemeriksaan Hasto juga berkaitan dengan HUT PDIP.

Menurutnya, hal itu dianggapnya juga tidak memiliki keterkaitan politik.

"Bukan diramaikan sebelum ulang tahun, kan KPK awalnya tanggal 7 memanggil Pak Sekjen, Pak Hasto. Pak Hasto karena ada kesibukan untuk mempersiapkan acara HUT partai, minta waktu agar pemanggilan itu sesudah HUT partai, biasa saja memaknainya," jelasnya.

"Jangan kemudian, wah ini kebetulan mementumnya HUT partai, padahal sebelum HUT partai juga sudah dipanggil," sambungnya.

Lebih lanjut, Said memastikan perayaan HUT PDIP juga dipastikan masih tetap akan berlangsung di tengah kasus Hasto.

Seluruh kader dari tingkat DPC hingga DPP diminta untuk mendengarkan pidato Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Tetap hari Jumat pukul 13.30 dari DPP, DPD, dan DPC semuanya untuk lewat Zoom, mendengarkan Ibu pidato, pidato Ketua Umum, setelah itu kawan-kawan DPD, DPC secara serentak membuat kegiatan sesuai lokalitas di masing-masing daerah," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membantah bahwa penggeledahan rumah Hasto dilakukan untuk mengalihkan isu tertentu.

"Kami tidak bisa melarang pihak luar untuk berpikiran seperti itu atau pun ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media, itu mari kita biarkan itu berada di ruang publik," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.