Pemerintah Perluas Peluang Tenaga Kesehatan Indonesia di Pasar Internasional 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) berkomitmen memperluas peluang tenaga kesehatan Indonesia di pasar internasional. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menggelar pertemuan strategis untuk mempermudah pengiriman tenaga kesehatan ke luar negeri, termasuk melalui penyelarasan regulasi dan penguatan pendidikan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti tingginya kebutuhan tenaga kesehatan di dunia, khususnya perawat. 

Saat ini terdapat kebutuhan global sebanyak 6,4 juta perawat. 

Namun, Indonesia baru mampu mengirimkan sekitar 10.000 tenaga kesehatan hingga saat ini. 

Budi mendorong peningkatan signifikan jumlah tenaga kesehatan yang dapat dikirim ke luar negeri.

“Saya minta tahun depan kita bisa kirim 2.000 tenaga kerja, lalu naik menjadi 5.000, dan seterusnya hingga 10.000 per tahun,” ungkapnya dilansir dari website resmi Kemenkes, Rabu (25/12/2024).

Gaji tenaga kesehatan di luar negeri menjadi salah satu daya tarik utama. 

Perawat di Jepang dapat memperoleh gaji sekitar Rp 30 juta per bulan, sementara di Jerman mencapai Rp 50 juta. 

“Ini peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan kita,” tambahnya.

Baca juga: Perjuangan Muslim India Mengakses Layanan Kesehatan Mental

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menambahkan bahwa berbagai kemudahan telah disepakati untuk calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor kesehatan. 

Pemeriksaan kesehatan akan disederhanakan dan disesuaikan dengan persyaratan negara tujuan, tanpa menambahkan syarat yang tidak relevan. 

BP2MI juga mendorong standarisasi biaya pemeriksaan kesehatan agar lebih terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami ingin memastikan adanya standarisasi biaya pemeriksaan kesehatan. Jangan sampai biaya di Jakarta hanya Rp600 ribu, tetapi di daerah bisa mencapai Rp1,6 juta. Ini harus lebih seragam, tentunya dengan memperhatikan kondisi masing-masing wilayah,” ujar Karding.