Kaleidoskop: Daftar 6 Parpol Gelar Munas Pemilihan Ketua Umum di Tahun 2024, Golkar Paling Dramatis

"Demokrasi itu indah, demokrasi itu tidak diktator. Jadi dari ranting, PAC, DPC dan DPD dan DPP jangan sekali-kali menjadi diktator. Seolah-olah benar sendiri, semua harus dipikirkan dengan baik," pungkasnya.

2. Munas Partai Golkar

Munas Partai Golkar digelar pada 20-21 Agustus 2024 di Jakarta Convention Center (JCC).

Adapun penyelenggaraan Munas Partai Golkar diawali dengan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Agenda Rapat Pimpinan Nasional itu mengesahkan pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar.

Selain itu, ada pengesahan Plt Ketum Partai Golkar dan pengesahan jadwal munas yang akan dilaksanakan pada waktu yang sama.

Untuk diketahui, Munas Partai Golkar seharusnya digelar pada Desember 2024.

Namun penyelenggaraan munas dipercepat lantaran Golkar harus segera memiliki ketua umum definitif usai mundurnya Airlangga Hartarto.

Sehingga penyelenggaraan Munas Partai Golkar tahun ini bisa dibilang yang paling dramatis dibanding parpol lain.

"Perlu dilakukan Munas segera, itu karena dalam menghadapi agenda-agenda kenegaraan yang dalam waktu dekat ini kita butuhkan ketua umum definitif," kata Plt Ketum Golkar Agus Gumiwang usai Rapat Pleno Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Selasa (13/12/2024).

Gejolak di Balik Mundurnya Airlangga Hartarto 

Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu (10/8/2024).

Airlangga menyampaikan pengunduran diri tersebut dalam rekaman video.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang maha besar maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam yaitu Sabtu 10 Agustus 2024," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan pertimbangannya mundur dari Ketum Golkar adalah untuk menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.

"Untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat," terangnya.

Namun, isu yang beredar bahwa keterlibatan Menko Perekonomian itu dalam kasus hukum menjadi alasan di balik mundurnya Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.