Boyamin Saiman Berniat Gugat Kembali Polda Metro Jaya Terkait Kasus Pemerasan Firli Bahuri

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan pihaknya akan kembali menggugat Polda Metro Jaya dalam penuntasan perkara pemerasan eks Ketua KPK Firli Bahuri.

Ia menuturkan langkah itu akan dilakukan maksimal direalisasikan 3 sampai 6 bulan ke depan.

Melihat terlebih dahulu perkembangan penuntasan kasus tersebut.

“Enam bulan lah maksimal. Kalau kami kebetulan agak longgar dan agak gatal tangan bisa tiga bulan. Tunggu maksimal janji saya enam bulan kami akan ajukan gugatan lagi,” kata Boyamin Saiman kepada awak media di PN Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

Kemudian ditegaskannya mau berapa kali pun pihaknya akan terus menggugat penuntasan perkara pemerasan Firli Bahuri tersebut.

“Untuk memastikan perkara ini ada kepastian. Kepastiannya kalau versi kami karena korban korupsi, ya ini dibawa ke pengadilan. Jadi disidangkan dalam pokok perkaranya,” jelasnya.

Baca juga: Ketua KPK Minta Deputi Irjen Pol Didik Agung Supervisi Kasus Firli Bahuri Agar Tak Berlarut-larut

Tapi kalau penyidik kemudian melakukan penghentian penyidikan, dikatakan Boyamin pihaknya tetap menghormati hal tersebut. 

Meski begitu ia menegaskan akan menggugat kembali perkara tersebut.

“Kita uji lagi, kita gugat resmi juga apakah penghentian penyidikan yang telah dilakukan dalam bentuk SP3 tadi sah atau tidak. Nanti kalau dinyatakan oleh hakim sah, ya berarti tutup. Kalau tidak sah, dilakukan lagi,” ujarnya.

Adapun atas perkara pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK Firli Bahuri. 

Boyamin berharap penyidik dalam menuntaskan perkara tersebut.

Baca juga: BREAKING NEWS: Hakim PN Jakarta Selatan Tolak Gugatan MAKI Terkait Kasus Firli Bahuri

“Sekarang saya meminta pada penyidik dan penuntut untuk segera menuntaskan perkara ini, supaya penyidikan ini segera tuntas,” katanya.

Diketahui Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) dan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI)  menggugat Polda Metro Jaya dan Kejati DKI Jakarta.

Dalam permohonannya MAKI dan LP3HI menyatakan perkara pemerasan yang menyangkut mantan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo digantung merugikan negara dan rakyat Indonesia.