Diskusi PPI Dunia dan BPK: Fokus pada 5 Masalah Utama Pelajar Indonesia di Luar Negeri

TRIBUNNEWS.COM - Selasa, 3 Desember 2024, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menggelar audiensi dengan Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Fathan Subchi untuk membahas masalah yang dihadapi pelajar Indonesia di luar negeri. 

PPI Dunia sebagai organisasi mahasiswa Indonesia di luar negeri yang berada di 66 negara, menyampaikan berbagai problem kepada BPK.

Audiensi ini dihadiri oleh jajaran pengurus PPI Dunia 2024/2025, termasuk Wakil Koordinator PPI Dunia dan Koordinator PPIDK Timur Tengah Afrika 2024/2025. 

Koordinator PPI Dunia, Marhadi, yang juga mahasiswa doktoral di Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Budapest, menyampaikan sejumlah persoalan utama.

Masalah pertama yang disampaikan yaitu tingginya biaya hidup mahasiswa penerima LPDP di Luar Negeri yang tidak sesuai dengan nilai beasiswa yang yang diterima.

"Banyak penerima beasiswa yang harus menjual asetnya untuk bisa berangkat yang akhirnya terkendala tingginya biaya hidup sehingga berdampak pada hasil studi mahasiswa" ujar mantan Ketua PPI Hongaria ini.

Masalah kedua, banyak keluhan dari mahasiswa penerima beasiswa yang akhirnya tidak ingin kembali ke Indonesia karena tidak match nya jurusan yang dijalani dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Sehingga, banyak yang kemudian memutuskan untuk tinggal dan bekerja di luar negeri.

Masalah ketiga, yang disoroti oleh PPI Dunia adalah belum inklusifnya LPDP sebagai lembaga pemberi beasiswa terbesar di Indonesia.

Banyak mahasiswa Indonesia yang kuliah di Timur Tengah belum mendapat kesempatan untuk menerima LPDP. 

"Harapannya mahasiswa Indonesia yang di Timur Tengah juga diperhatikan oleh Pemerintah" ujar Ahmad Dailami Fadhil, Koordinator PPID Kawasan Timur Tengah Afrika.

Masalah keempat yaitu banyak mahasiswa penerima beasiswa non-LPDP yang butuh dibantu pendanaan dari LPDP.

PPI Dunia juga mengusulkan adanya skema pendanaan top-up dari dana LPDP untuk membantu mahasiswa berprestasi agar dapat melanjutkan dan menyelesaikan studinya.

Saat ini baru mahasiswa di Hongaria yang mendapat fasilitas top up LPDP.

Masalah kelima, PPI Dunia juga menyampaikan beberapa negara yang belum memiliki atase pendidikan padahal jumlah mahasiswanya cukup besar di atas 5.000 mahasiswa seperti Turki dan Taiwan, mungkin perlu diperhatikan pemerintah agar ada tempat mahasiswa berkonsultasi dan menyampaikan pengaduan terkait studinya.