CPNS 2024
30 Soal Simulasi SKD CPNS 2024 Tes Wawasan Kebangsaan dan Kunci Jawaban
Simak 30 soal simulasi SKD CPNS 2024 Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kunci jawaban.
Penulis:
Yunita Rahmayanti
Editor:
Nuryanti
Jawaban: B
A. Wilayah sebelah darat atau sebelah dalam dari garis pangkal
B. Suatu wilayah laut yang lebarnya tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal dari lebar laut teritorial
C. Batas penggalian sumber daya alam yang ada di laut tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal di ukur dari lebar laut teritorial
D. Wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal
E. Landas kontinen negara berpantai
Jawaban: C
A. A.A. Maramis
B. Supomo
C. Muh. Yamin
D. Ahmad Subarjo
E. Abikusno
Jawaban: E
A. Indonesia
B. Asing
C. Ganda
D. Tidak memiliki kewarganegaraan
E. Stelsel Aktif
Jawaban: A
A. R.A. Kartini
B. H.R.Rasuna Said
C. Christina Martha Tiahahu
D. Cut Meutia
E. Dewi Sartika
Jawaban: C
A. UU No. 31 Tahun 1999
B. UU No. 20 Tahun 2001
C. UU No. 15 Tahun 2002
D. UU No. 30 Tahun 2002
E. UU No. 7 Tahun 2006
Jawaban: B
A. Perhimpunan Bangsa-Bangsa
B. United Nation Organization
C. Gerakan Non Blok
D. Interpol
E. ASEAN
Jawaban: C
A. MPR bersama dengan Rakyat
B. DPR bersama dengan DPD
C. MPR bersama dengan DPR
D. Presiden bersama Rakyat
E. Presiden bersama dengan DPR
Jawaban: B
A. Oemar Dhani
B. Yos Soedarso
C. Soeharto
D. Sarwo Edhi Wibowo
E. Gatot Soebroto
Jawaban: A
Memang, saat ini PetroChina Jabung yang beroperasi di Tanjung Jabung Timur mengekspor gas ke Singapura, Pemkab ingin ikut mengambil bagian dari gas bumi sebesar 10 juta kaki kubik (MMSCFD). " Tidak bisa seperti itu, jual beli dengan Singapura juga ada prosesnya, itu saja memakan waktu dua tahun. kalau ada kurang pasokan yang diminta tanggungjawab tentu PetroChina-nya, Permintaan Pemkab Jabung Timur sebesar 10 MMSCFD juga dalam proses due diligence, dan ditargetkan secepatnya pada Oktober 2013 selesai ditandatangani perjanjiannya," jelasnya. Ditambahkan Sekretaris SKK Migas, Gde Pradyana mengatkan pembicaraan dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur soal alokasi gas untuk BUMD sedang berjalan sesuai roadmap yang disepakati pada 20 Februari 2013. " Sesuai dengan roadmap tersebut, saat ini due diligence terhadap BUMD yang ditunjuk oleh Pemkab sedang berjalan sampai dengan akhir Mei 2013" ujar Gde. Akan tetapi, kata Gde, Pemkab malah menyegel sumur mendahului selesainya due diligence. "Kita tidak tahu apakah ini semacam menyandera sumur untuk mendapatkan alokasi gas atau ada hal lain, itu sedang kami cek," katanya.
Terkait permasalahan belum keluarnya izin dari Pemkab Tanjung Jabung Timur, kata Gde, sebetulnya permohonan izin sudah diajukan, tetapi belum diterbitkan oleh Pemkab Tanjung jabung Timur. Perwakilan SKK Migas sedang berkomnunikasi dengan Pemkab Tanjung Jabung Timur untuk mencari tahu alasan sebenarnya penyegelan tersebut. " yang jelas sangat disayangkan bahwa baru beberapa hari lalu, saat opening IPA (Indonesian Petroleum Association) Convention di JCC, Presiden sendiri menginstruksikan dalam sambutan beliau untuk mempermudah proses perizinan, tapi justru Pemkab menyegel sumur karena izinnya belum diterbitkan oleh Pemkab sendiri," papar Gde. "Penyegelan sumur ini dapat dimaknai menghentikan penerimaan negara dari sumur-sumur tersebut karena pada dasarnya PetroChina di situ hanya sebagai operator saja. Sumur itu milik negara bukan milik PetroChina. Kalau disegel maka sebetulnya Pemkab menyegel aset Negara," tandas Gde. (Disadur dari berbagai sumber-PTT, BPPK)
Penyebab utama terjadinya konflik dalam bacaan di atas adalah . . . .
A. miskomunikasi antara Pemkab Tanjung jabung Timur dan SKK Migas.
B. Pemkab Tanjung Jabung Timur merasa berhak mendapat jatah gas bumi yang terdapat di wilayahnya.
C. Pemkab Tanjung Jabung Timur meminta alokasi gas bumi ke PetroChina Internasional (Jabung) Ltd.
D. Pemkab Tanjung Jabung Timur menyegel sumur-sumur minyak milik PetroChina Internasional (Jabung) Ltd.
E. terjadi ketidaksepakatan dalam perjanjian antara Pemkab Tanjung Jabung Timur dan PetroChina Internasional (Jabung) Ltd.
Jawaban: B
Di hutan, masih banyak tumpang tindih perizinan, pembalakan liar, dan konflik sosial. Di sektor perikanan tangkap, pencurian dan eksploitasi ikan membuat sebagian perairan Indonesia ada penangkapan berlebih. selama ini, perairan Indonesia menyuplai kebutuhan ikan di berbagai belahan dunia. Namun, sumber daya laut dan hutan yang menjadi modal alam Indonesia itu belum dimanfaatkan berkelanjutan. Pemerintah merespon kondisi itu dengan kebijakan moratorium izin kehutanan di hutan alam primer dan gambut sejak 2011 yang akan berakhir Mei 2015. Lalu, November 2014, Menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti menghentikan sementara izin perikanan tangkap yang berakhir April 2015. "Moratorium kehutanan belum dilakukan efektif. Namun, sayang kalau moratorium dihentikan, mengingat usahanya sudah sangat besar," kata Herlina Hartanto, Direktur Terestrial TNC Indonesia. ia berharap moratorium kehutanan dilanjutkan dengan tata ruan maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Selain itu, dalam negosiasi global dan konferensi PBB untuk perubahan Iklim (UNFCCC), moratorium kehutanan merupakan salah satu komitmen Indonesia dalam mencapai penurunan emisi 26-41 persen. "Moratorium kesempatan pemerintah mengatasi kerusakan hutan dan meningkatkan citra pemerintah," katanya.
Di sektor perikanan, Direktur Perikanan Berkelanjutan TNC Indonesia Peter Mous mengatakan, langkah moratorium izin perikanan tangkap oleh Menteri Susi sukses membawa efek kejut. "Moratorium memang dibutuhkan untuk melindungi. Kemudian, harus ada metode efektif yang tak keras, tetapi stok ikan bisa pulih," katanya. Moratorium perizinan diberlakukan bagi izin kapal besar berbobot lebih dari 30 gross ton. Selama moratorium kapal ikan eks asing, pemerintah memverifikasi kapal-kapal itu.
(Sumber: Kompas, disesuaikan seperlunya)
Ide pokok bcaan di atas yang paling tepat adalah . . . .
A. Mengatasi kerusakan hutan dengan moratorium
B. Tata kelola sumber daya alam perlu diperbaiki
C. Moratorium kehutanan
D. Efek kejut moratorium
E. Moratorium kelautan
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.