Kata Istana, Menpan RB, dan BKN soal Jadwal Pengangkatan CASN 2024 Mundur

TRIBUNNEWS.COM - Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024 mundur dari jadwal semula.

Terkini, CPNS akan diangkat pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan pada 1 Maret 2026. 

Berdasarkan jadwal awal, peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 bakal diangkat atau mendapatkan Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025. 

Di tengah mundurnya jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, berembus kabar alasan penundaan pengangkatan karena efisiensi anggaran.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan penundaan pengangkatan CASN 2024 bukan karena efisiensi anggaran oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurutnya, hal itu, juga sudah disampaikan oleh Menpan-RB.

"Tidak benar. Menpan-RB juga sudah jelaskan bahwa bukan karena itu (efisensi anggaran)," kata Hasan kepada wartawan, Jumat (7/3/2025), dilansir Kompas.com.

Hal senada juga disampaikan sebelumnya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini.

Ia membantah pengangkatan CASN diundur karena adanya efisiensi anggara.

"Bukan. Bukan karena efisiensi, kan masih banyak. Nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya," ungkap Rini dalam rapat bersama Komisi II DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Rini menegaskan, pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 itu, diundur agar semua CPNS bisa diangkat secara bersamaan.

Baca juga: Kemenpan-RB Sebut CASN 2024 yang Lulus Seleksi Pasti Diangkat Meski Tertunda: Mereka Tetap Aman

"Bukan ditunda sebenarnya, tapi mau menyelesaikan supaya bisa semuanya bisa terangkat," katanya.

“Pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026."

“DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan, CPNS Oktober 2025,” lanjut Rini. 

Rini kembali menegaskan, keputusan diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan serta penempatan ASN untuk mendukung program prioritas pembangunan.