Kronologi Uang Nasabah BTN Hilang, Ombudsman Turut Buka Suara

Mulanya, tutur Ramon, para korban awalnya tak mencurigai tindak penipuan ini.

Mereka bahkan sempat mendapatkan pembayaran sesuai dengan janji suku bunga sebesar 10 persen setiap bulan dari pelaku.

"Mereka (para korban) telah beberapa kali menerima pembayaran imbal bunga dari ASW, namun kemudian pembayarannya tidak lancar dan terhenti," papar Ramon.

Jika ada oknum yang mengaku nasabah BTN yang menjadi korban penipuan ASW, Ramon mempersilakan untuk membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum. 

Pada kesempatan ini, Direktur Operational & Customer Experience, Hakim Putratama, juga menyatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan produk investasi dengan iming-iming bunga tinggi hingga mencapai 10 persen per bulan.

Bunga deposito di BTN sendiri yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar 4,5 persen sampai 5 persen per tahunnya.

"Tidak ada produk tabungan ataupun produk simpanan yang bunganya 10 persen per bulan," kata Hakim, Rabu. 

Hakim mengatakan, saat ini proses hukum tetap berjalan sebab BTN juga dilaporkan kembali terkat kasus yang sama. 

"Jadi ini merupakan sebuah proses yang sedang kami jalani."

"Maka dari itu kami akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan sekarang, apa yang terjadi sebetulnya dan apa yang menjadi nanti menjadi hak dan kewajiban yang mengaku nasabah dan juga hak dan kewajiban kami sebagai bank," terangnya.

Penjelasan Ombudsman

Ombudsman RI telah menyambangi kantor Bank BTN terkait demo yang terjadi beberapa hari lalu ini.

Para demonstran yang menuntut manajemen diduga mendapat misinformasi yang menyebutkan bahwa ada sejumlah nasabah yang uangnya raib setelah menanamkan investasi di BTN.

Para korban investasi yang melakukan demo diberi iming-iming investasi bunga tinggi hingga mencapai 10 persen per bulan.

Setelah bertemu dengan petinggi Bank BTN, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyimpulkan bahwa pihak perbankan tidak memiliki produk yang menjanjikan bunga tinggi hingga sebesar 10 persen per bulan.

"Tadi saya juga mendapatkan penjelasan dari OJK, termasuk juga dari LPS, maka maksimal itu 4,5 persen per tahun, bukan per bulan. Nah [dalam kasus] ini 10 persen per bulan," kata Yeka di Kantor Pusat BTN, Jakarta Pusat, Rabu.