NasDem dan PKB Diprediksi Dapat Kursi Menteri, Jatah Golkar, PAN atau Demokrat yang Bakal Dikurangi?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem dan PKB sudah menyatakan dukungan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pada Kamis (25/42024) sore, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mendatangi rumah Prabowo di Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan.

Baca juga: Gerindra Akui Pembicaraan Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Sudah Sampai di Tingkat Pimpinan Parpol

Sementara, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pun menyatakan partainya juga mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bergabungnya dua partai tersebut memunculkan spekulasi bahwa NasDem dan PKB berpotensi mendapatkan kursi menteri.

Bukan tidak mungkin jatah menteri untuk parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Garuda atau Gelora yang lebih dulu mendukung Prabowo-Gibran akan berkurang.

Baca juga: 3 Orang Dekat Jokowi yang Potensial Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Saja Mereka?

Berikut ini pernyataan parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyikapi potensi berkurangnya jatah menteri seiring bergabungnya NasDem dan PKB.

PBB

Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Masrur Anhar mengatakan, partainya khawatir jika nantinya kehadiran parpol baru dalam koalisi pendukung Prabowo dapat menggerus jatah kursi untuk PBB.

Padahal kata dia, selama ini partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu sudah bekerja keras menangkan Prabowo-Gibran.

"Mudah-mudahan yang sudah bekerja keras kayak PBB tidak ketinggalan. Jangan sampai yang berseberangan malah dapat, yang bekerja keras terlupakan begitu," ucap Masrur saat ditemui di kantor PBB, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Baca juga: Beredar Lagi Susunan Menteri Prabowo-Gibran, Ada Wajah Lama dan Baru: Hatta Rajasa, Yusril, Terawan

Golkar

Terkait kursi menteri, Ketua DPP Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan itu adalah kewenangan Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Soal formasi kabinet, itu adalah ditetapkan presiden terpilih dan mengenai hal tersebut di Koalisi Indonesia Maju akan dilakukan komunikasi-komunikasi politik tentunya," ujarnya.

Karenanya, anggota Komisi I DPR RI ini menyebut Golkar mendukung apapun keputusan Prabowo.

"Jadi sekali lagi ini adalah domain presiden terpilih dan Golkar dukung," ucap Bobby.

Baca juga: PAN Sebut NasDem-PKB Sudah Disiapkan Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Diketahui Jokowi

PAN

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan partainya akan menghormati apapun keputusan presiden terpilih, Prabowo Subianto terkait penambahan anggota koalisi.

Hal ini merespons bergabungnya Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Intinya sih kita kan berada dalam satu koalisi besar bersama Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo kan adalah pimpinan dari koalisi ini, ya kita menghormati keputusan pimpinan koalisi kita Pak Prabowo," kata Eddy kepada Tribunnews.com, Sabtu (27/4/2024).

Eddy juga merespons ketika ditanyai apakah NasDem dan PKB otomatis akan mendapat jatah menteri setelah bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, kewenangan untuk penentuan posisi menteri adalah hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Ya itu kan (jatah menteri) semuanya prerogatif presiden," ujar Eddy.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto meyakini, Prabowo tetap berkomitmen dengan PAN sebagai salah satu parpol pengusung utama Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"PAN tidak pernah khawatir. Jadi persoalan menyusun menteri-menteri itu hak prerogatifnya pak Prabowo," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (28/4/2024).

Baca juga: 5 Kader Golkar Calon Kuat Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Ada Sosok Perempuan hingga Anak Muda

Demokrat

Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto terkait kursi menteri dari partainya.

"Terkait kursi menteri, hal ini juga menjadi hak prerogatif presiden, sehingga diserahkan kepada beliau (Prabowo)," kata Herman kepada Tribunnews.com, Jumat (26/4/2024).

Herman meyakini Prabowo sudah memiliki formula yang tepat untuk menentukan para pembantunya di kabinet.

"Karena kami yakin Pak Prabowo memiliki formula yang tepat, serta memiliki komitment yang kuat dengan partai-partai pengusungnya," ujarnya.

Terkait jumlah, dia juga menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Berapa banyak dan kementrian apa saja, sekali lagi diserahkan sepenuhnya kepada presiden dan wakil presiden periode 2024-2029," ucap Herman.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta semua pihak tak menuntut berlebihan ke Prabowo terkait jatah menteri.

AHY mengatakan pihaknya telah membuat komitmen menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo terkait jatah menteri.

Baca juga: Koalisi Prabowo-Gibran Makin Gemuk, Pengamat: 55 Persen Kursi Menteri Diisi Orang Partai

"Posisi di kabinet dan posisi lainnya di pemerintahan mendatang, kita telah membuat komitmen dengan Prabowo," kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini mengingatkan semua pihak agar berdisiplin.

"Mari kita serahkan kepada beliau (Prabowo), jangan bebankan Pak Prabowo dengan tuntutan berlebihan. Kita harus disiplin," ujar AHY