Isu Maruli Simanjuntak Jadi KSAD dan Agus Subiyanto Calon Panglima TNI, TB Hasanuddin Beri Bocoran

TRIBUNNEWS.com - Menantu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhur Binsar Panjaitan, Letjen Maruli Simanjuntak, diisukan akan mengisi kursi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Agus Subiyanto.

Isu ini menguat seiring Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan segera memasuki masa pensiun pada 26 November 2024, mendatang.

Agus Subiyanto, yang baru saja dilantik sebagai KSAD pada Rabu (25/10/2023) lalu, dikabarkan akan menggantikan Yudo Margono.

Lalu, kursi KSAD bakal diisi oleh Maruli Simanjuntak yang kini menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Menanggapi isu tersebut, Maruli mengaku siap menjalankan setiap tugas yang diberikan kepadanya.

Baca juga: Jokowi Ajukan Nama Calon Panglima TNI Pengganti Yudo Margono ke DPR Siang Tadi

Sebagai seorang tentara, Maruli menegaskan dirinya harus tetap bekerja apapun keadaannya.

"Kalau tentara, ditunjuk enggak ditunjuk, harus bekerja terus," ujar Maruli di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023), dikutip dari Kompas.com.

Meski demikian, ia enggan berkomentar lebih jauh mengenai isu tersebut.

Kendati tidak membantah atau mengiyakan, Maruli meminta untuk dikonfirmasi langsung kepada pihak yang berwenang terkait isu dirinya menjadi KSAD.

Ia hanya menyebutkan penunjukan dirinya sebagai Pangkostrad pun terjadi secara tiba-tiba.

"Yang nunjuk bukan saya, jadi tanya yang nunjuk. Kalau saya ya enggak bisa tahu," kata dia.

"Dulu jadi Pangkostrad, tiba-tiba Pangkostrad, 'kan gitu. Di sini juga berdasarkan penilaian."

"Biasanya sudah dinilai baik, nanti dipanggil, di-brief, kenapa kita diangkat, gitu kira-kira," pungkas dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) tentang usulan calon Panglima TNI pengganti Yudo Margono.

Surat tersebut sudah dikirimkan melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani.