Saat Petinggi PDIP Ramai-ramai Mulai Kritik Pemerintahan Jokowi Usai Prabowo-Gibran Daftar ke KPU

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak kemarin, Rabu (26/10/2023), para petinggi PDI Perjuangan atau PDIP mulai mengkritik pemerintahan Jokowi.

Kemarin, bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming  (Prabowo-Gibran)   mendaftar ke KPU jadi peserta Pilpres 2024, Rabu (25/10/2023).

Dengan mendaftarnya pasangan calon Prabowo-Gibran ke KPU memastikan keduanya akan bertarung di Pilpres 2024.

Pasangan calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju ini akan menjadi lawan dua kontestan sebelumnya yang juga  telah mendaftar ke KPU RI.

Yakni pasangan calon Anies-Muhaimin yang diusung Koalisi Perubahan.

Dan, Ganjar-Mahfud yang diusung koalisi PDIP.

Baca juga: Stafsus Mensesneg Sebut Pernyataan Adian Soal Akar Masalah PDIP dengan Jokowi Bisa Jadi Fitnah

Gibran kader PDIP

Seperti diketahui Gibran adalah kader PDIP saat ini menjabat wali kota Solo.

Gibran merupakan putra sulung Jokowi.

Nasib Gibran di PDIP kini belum jelas, apakah mundur atau dipecat dari PDIP.

Namun Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudy, berharap Gibran segera mengundurkan diri sebagai kader PDIP setelah menjadi cawapres Prabowo.

FX Rudy juga berharap Gibran  menyerahkan KTA PDIP.

"Menurut saya Mas Gibran datang kelihatan mukanya di DPC meninggalkan DPC dengan mengundurkan dirinya kelihatan punggungnya. Itulah pesan dan harapan saya," ujar FX Rudy, Rabu, dilansir TribunSolo.com.

Kritik dari Elite PDIP

PDIP selama ini dikenal sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi.

Sejak kemarin PDIP  mulai melancarkan kritik.

Kritik dari elite PDIP justru ditujukan kepada pemerintahan Jokowi.

1. Kritik Adian Napitupulu

Anggota DPR RI dari PDIP yang juga Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu mengkritik Jokowi.

Menurut Adian, kerenggangan partainya dengan Jokowi dipicu PDIP menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode.

“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu (25/10/2023).

Dia menegaskan PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.

Baca selengkapnya : Adian Ungkap Akar Masalah PDIP dan Jokowi, Dibantah Puan Hingga Faldo Maldini Bereaksi

2. Kritik Said Abdullah

Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian, Said Abdullah, mengatakan 10 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berhasil mengatasi ketergantungan Indonesia terhadap impor.

Hal ini terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 100 persen untuk rumah senilai Rp 2 miliar ke bawah selama rentang November 2023 hingga Juni 2024.

Selain itu pemerintah juga akan memberikan bantuan administratif bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp 4 juta hingga 2024.

"Namun kami perlu ingatkan pemerintah bahwa program tersebut tidak cukup menyelesaikan masalah pokok yang dihadapi rakyat," kata Said di Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Baca selengkapnya : Petinggi PDIP Mulai Kritik Pemerintah: 10 Tahun Jokowi Belum Berhasil Atasi Ketergantungan Impor

3. Yasonna Ungkap Korupsi

Kader PDIP yang juga Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham, Yasonna H Laoly, mengungkapkan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki skala yang cukup besar.

Dirinya mengatakan dampak akibat kejahatan korupsi di Indonesia cukup mencengangkan.

Akibat kejahatan korupsi, Yasonna mengatakan negara mengalami kerugian hingga puluhan triliun.

"Pada tahun 2022 misalnya terdapat 597 kasus korupsi dengan total kerugian negara 42,727 triliun," ujar Yasonna pada Konferensi Hukum Nasional di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Selain itu, Yasonna yang merupakan menteri dari PDIP ini mengungkapkan Indonesia mengalami penurunan pada Indeks Persepsi Korupsi (CPI) pada tahun 2022.

Baca Selengkapnya: Menkumham Sebut Pemberantasan Korupsi Belum Capai Hasil, Kerugian Negara Capai Rp 42,7 Triliun

Dibantah Hubungan Jokowi dan PDIP Retak

Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah rumor yang menyebut hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri retak akibat pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai calon wakil presiden.

"Ah hubungan baik-baik saja, saya saja cerah ceria," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Mantan Sekretaris Jenderal PDI-P itu tidak memberi jawaban lugas ketika ditanya soal komunikasi antara Jokowi dan Megawati seusai Gibran jadi cawapres pendamping Prabowo.

Pramono hanya mengatakan bahwa kabar keretakan Jokowi dan Megawati tidak benar.

"Pokoknya hubungannya baik-baik saja, cerah ceria, dan rumor yang beredar itu sudah enggak benar lah," kata dia.

Pramono juga tidak menjawab ketika ditanya apakah Jokowi dan Megawati akan bertemu dalam waktu dekat.

"Yang jelas kita tetap kerja seperti biasa," ujar Pramono.