Adian Napitupulu: Masalah Jokowi-PDIP Diduga Berawal dari Wacana Presiden 3 Periode yang Ditolak

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu menduga awal mula masalah yang terjadi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP yaitu terkait wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Adian mengatakan usulan ini langsung ditolak PDIP dengan alasan akan menjadi pelanggaran konstitusi.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," ujarnya kepada Tribunnews.com melalui keterangan tertulis, Rabu (25/10/2023).

Adian menegaskan PDIP selalu ingin menjaga konstitusi lantaran hal tersebut berkaitan dengan keselamatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

"Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi."

"Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita," ujarnya.

Baca juga: Profil Rosan Roeslani, Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran, Wamen BUMN hingga Eks Relawan Jokowi

Adian juga menegaskan jika ada orang yang marah karena penolakan masa jabatan presiden tiga periode, maka PDIP tidak mempermasalahkannya.

Dia mengungkapkan bahwa partai yang menaunginya itu tetap bersikukuh untuk selalu menjaga konstitusi.

"Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing."

"Tetapi memang untuk menjaga konstitusi, sederhana aja," tuturnya.

Lebih lanjut, Adian mengatakan masih tetap dekat dengan Jokowi.

Hanya saja, dirinya mengaku kecewa dengan perubahan Jokowi terhadap PDIP.

Adian mengungkapkan PDIP sudah memberi segalanya untuk Jokowi yakni dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode hingga presiden dua kali.

Bahkan, khusus untuk putra sulung Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka dan menantunya yakni Bobby Nasution, Adian mengungkapkan PDIP juga memberikan rekomendasi agar mereka dapat menjadi Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan.

"Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi dikasi lagi."

"Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu, minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi, kedua kali dikasih lagi."

"Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu, ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," beber Adian.

Baca juga: Gibran Kirimkan Surat ke Jokowi Minta Persetujuan Maju Sebagai Cawapres

Kendati demikian, Adian mengaku kini sudah tidak peduli Jokowi dan keluarganya karena disebutnya sudah berpaling ke PDIP.

Kini, sambungnya, PDIP hanya memikirkan memenangkan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.

Adian juga menyebut terkait status Gibran di PDIP diserahkan kepada ketua umum, Megawati Soekarnoputri.

"Tugas saya menggalang suara, menggalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar. Bagaimana Gibran tidak saya pikirkan."

"Bagaimana Jokowi enggak saya pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara satu, satu, satu terus setiap hari untuk Ganjar," tuturnya.

Seperti diketahui, muncul isu bahwa hubungan Jokowi dan PDIP mengalami keretakan buntut Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Padahal, PDIP sudah mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk berkontestasi di Pilpres 2024.

Di sisi lain, terkait status Gibran sebagai kader PDIP juga belum diputuskan sama sekali ketika isu dirinya menjadi cawapres Prabowo sudah santer terdengar beberapa waktu lalu dan resmi diumumkan pada Minggu (22/10/2023) lalu.

Bahkan, hingga pendaftaran ke KPU pada hari ini, Rabu (25/10/2023), belum ada informasi terkait keputusan status Gibran di PDIP.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)