Adian Napitupulu: Masalah Jokowi-PDIP Diduga Berawal dari Wacana Presiden 3 Periode yang Ditolak

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu menduga awal mula masalah yang terjadi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP yaitu terkait wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Adian mengatakan usulan ini langsung ditolak PDIP dengan alasan akan menjadi pelanggaran konstitusi.

"Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," ujarnya kepada Tribunnews.com melalui keterangan tertulis, Rabu (25/10/2023).

Adian menegaskan PDIP selalu ingin menjaga konstitusi lantaran hal tersebut berkaitan dengan keselamatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

"Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi."

"Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita," ujarnya.

Baca juga: Profil Rosan Roeslani, Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran, Wamen BUMN hingga Eks Relawan Jokowi

Adian juga menegaskan jika ada orang yang marah karena penolakan masa jabatan presiden tiga periode, maka PDIP tidak mempermasalahkannya.

Dia mengungkapkan bahwa partai yang menaunginya itu tetap bersikukuh untuk selalu menjaga konstitusi.

"Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing."

"Tetapi memang untuk menjaga konstitusi, sederhana aja," tuturnya.

Lebih lanjut, Adian mengatakan masih tetap dekat dengan Jokowi.

Hanya saja, dirinya mengaku kecewa dengan perubahan Jokowi terhadap PDIP.

Adian mengungkapkan PDIP sudah memberi segalanya untuk Jokowi yakni dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode hingga presiden dua kali.

Bahkan, khusus untuk putra sulung Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka dan menantunya yakni Bobby Nasution, Adian mengungkapkan PDIP juga memberikan rekomendasi agar mereka dapat menjadi Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan.

"Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi dikasi lagi."