Pilpres 2024
Ganjar Bicara Ketahanan Pangan dan Bulog: Komoditas Pangan Urusan Negara Tidak Boleh Diliberalkan
Bangsa ini butuh kepastian akan pangan nasional dan kita melihat sekarang dunia sedang menjaga pangannya masing-masing,
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari PDIP Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa Bulog mesti dikembalikan ke fungsi awalnya.
"Kalau kita berbicara hari ini pangannya mesti tahan, stoknya cukup, kita berdaulat, maka bulog mesti dikembalikan pada fungsi awal," kata Ganjar ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2023).
Kemudian dikatakan Ganjar bahwa komoditas pangan urusan negara tidak boleh diliberalkan.
"Sehingga urusan komoditas pangan ini adalah urusan negara tidak boleh diliberalkan," sambungnya.
Baca juga: Bacapres Ganjar Pranowo Merespon Soal DPR dan Pemerintah Bubarkan KASN
Ganjar mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia butuh kepastian akan pangan nasional.
"Bangsa ini butuh kepastian akan pangan nasional dan kita melihat sekarang dunia sedang menjaga pangannya masing-masing," sambungnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menegaskan maka segera kembalikan fungsi-fungsi itu.
"Agar seluruh produksi kita betul-betul bisa dikelola minimal untuk kepentingan nasional," tutupnya.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia
Pilpres 2024
PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP soal Penetapan Gibran Cawapres, Mahfud Pesimis Bakal Dikabulkan |
---|
VIDEO Pembacaan Putusan Gugatan PDIP Soal Pencalonan Gibran di PTUN Ditunda Jadi 24 Oktober 2024 |
---|
Jubir PTUN: Penundaan Pembacaan Putusan Gugatan PDIP soal Gibran Tak Terkait Pelantikan Presiden |
---|
Hakim Sakit, PTUN Tunda Baca Putusan Gugatan PDIP hingga Setelah Pelantikan Prabowo-Gibran |
---|
BREAKING NEWS PTUN Tunda Pembacaan Putusan PDIP Gugat KPU soal Penetapan Gibran jadi Cawapres |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.