Puan Jawab Kabar Demokrat Gabung Kabinet Jokowi: Harus Tanya ke Istana

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi kabar partai Demokrat yang bakal bergabung kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baginya, keputusan masuk atau tidaknya Demokrat hak prerogratif Presiden Jokowi.

"Itu tanyanya Pak Jokowi itu prerogratif dari Presiden. Jadi saya tidak bisa menjawab hal tersebut karenanya hak prerogatif dari presiden," kata Puan di kediaman JK di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan pada Rabu (4/10/2023).

Puan pun mengaku bisa saja dirinya mengetahui kabar Demokrat bergabung atau tidak dengan kabinet Jokowi.

Akan tetapi, kata Puan, yang berhak menjawab hal tersebut adalah Presiden Jokowi ataupun pihak istana.

"Kalau saya tau pun saya gak bisa bicara di sini yang harus menjawab pak Jokowi maupun pihak istana jadi harus tanya ke istana," tandasnya.

Sebelumnya, isu perombakan kabinet santer terdengar akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat. Sejumlah nama Menteri yang terseret kasus hukum dikabarkan akan diganti oleh Presiden Jokowi.

Meskipun demikian belum ada konfirmasi resmi bahwa reshuffle kabinet tersebut akan dilakukan.

Sejumlah menteri yang terseret kasus hukum diantaranya yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK pun telah melakukan penggeledahan Kantor Kementerian Pertanian di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, KPK juga sudah menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan.

Selain SYL ada juga Menpora Dito Ariotedjo yang terseret pusaran perkara korupsi pengadaan BTS 4G di Kominfo.

Ia disebut oleh saksi mahkota yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Dito disebut menerima aliran dana untuk mengamankan perkara kasus korupsi BTS 4G Kominfo.

Terkait hal tersebut Dito membantahnya. Ia mengatakan telah menyampaikan duduk permasalahan tersebut secara resmi ke aparat penegak hukum.

"Oh semua sudah disampaikan secara resmi dan formil," katanya usai menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10/2023).