PERHUMAS Indicators: Inovasi Bermanfaat Bagi Customer Dorong Lompatan Kepercayaan dan Reputasi

(5) Technology

(6) People Management

(7) Communication

(8) Crisis Handling.

PERHUMAS Indicators melihat tingkat kepercayaan publik terhadap swasta, pemerintah, dan lembaga masih mendapat kepercayaan cukup baik dengan skor mencapai di atas 65 persen.

Di mana kepercayaan terhadap pemerintah meskipun cukup tinggi (67%), namun memerlukan perbaikan untuk memastikan program pembagunan berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Terlihat jelas bahwa pemerintah berusaha keras membangun kultur professional dalam birokrasi pemerintahan dengan tujuan meningkatan ekspektasi dan dukungan publik termasuk kebijakan komunikasinya.

Sementara itu, sektor swasta (76%) dan BUMN (73%) perlu berkolaborasi secara aktif bersama-sama dan tidak ada yang mendominasi untuk menjalankan pembangunan bersama pemerintah, sehingga upaya percepatan peningkatan kesejahteraan bangsa dapat terwujud segera.

Memang terlihat jelas, salah satu faktor kuat di sektor pemerintahan adalah dinamika kepemimpinannya yang memberi pengaruh signifikan pada kinerja, dan akhirnya berujung pada tingkat kepercayaan masyarakat.

Secara khusus, PERHUMAS Indicators juga menelaah keunggulan dan kelemahan sektor swasta dan BUMN terhadap delapan indikator dari tingkat kepercayaan dan reputasi tersebut.

Swasta dan BUMN secara menonjol terlihat dalam kategori inovasi, di mana keduanya mendapatkan nilai kepercayaan yang tinggi, yaitu swasta dengan perolehan 75,5% dan BUMN diangka 69%.

Persepsi yang muncul swasta dinilai lebih baik dalam mengimplementasikan inovasi, lebih dinamis, dan cepat menangkap peluang untuk mengembangkan produk dan layanannya yang memenuhi kebutuhan pelanggan.

Sementara itu, BUMN khususnya sektor perbankan dan migas, lebih mampu untuk bersaing dengan swasta, namun demikian masih banyak BUMN lainnya belum merata membangun semangat inovasi.

Indikator penting lainnya adalah penanganan krisis, di mana skor keduanya berada di bawah angka 70% yang berarti cukup menyadari pengaruh negatif yang luar biasa dari krisis, namun juga memerlukan kemampuan mitigasi yang lebih mumpuni mengingat ancaman globalisasi seperti kompleksitas dan ketidakpastian begitu besar.

Ancaman krisis memaksa swasta dan BUMN, termasuk pemerintah untuk terus menerus memperbarui sistem mitigasi dan kemampuan memprediksi krisis (early warning system) dan yang lebih penting juga membangun koordinasi lintas sektoral untuk mengurangi dampak krisis atau bencana yang lebih besar.