Jelang 10 Tahun Legacy Jokowi, Ini Kata Praktisi Hukum Soal Transformasi Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Republik Indonesia pada tahun ini telah memasuki 78 tahun kemerdekaannya, tepatnya pada Kamis, 17 Agustus 2023.

Pada tahun ini pula, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasuki akhir masa jabatannya sebagai orang nomor satu di negeri ini.

Karena pada Oktober 2024 mendatang, ia akan digantikan oleh Presiden yang baru, terlepas dari siapa yang akan terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

Momentum inilah yang kemudian digunakan masyarakat untuk 'menilik perjalanan Jokowi' jelang 10 tahun legacy pemerintahannya.

Pakar dan Praktisi Hukum terkemuka Indonesia, Melli Darsa mengakui bahwa kepemimpinan Jokowi memang tidak lepas dari kritik dan berbagai dinamika.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selama sepuluh tahun kepemimpinannya, Jokowi telah menorehkan banyak legacy bagi Indonesia.

Mulai dari peningkatan infrastruktur, penanganan pandemi virus corona (Covid-19), upaya dalam menangani kesenjangan sosial, hingga reformasi birokrasi dan regulasi.

"Bapak Presiden Jokowi telah berhasil membuktikan pandangan awal banyak pihak, termasuk saya sendiri mengenai pemahamannya terhadap ekosistem regulasi dan hukum tata negara yang kompleks," kata Melli, dalam keterangannya, Jumat (18/8/2023).

Menurut perempuan yang sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Regulasi KADIN periode 2015-2020 ini, legacy yang dibangun Jokowi menunjukkan perubahan positif dalam berbagai sektor.

Bahkan telah menjadi pijakan bagi Indonesia untuk mewujudkan lompatan besar menuju status negara maju.

"Beliau berhasil membuat dobrakan-dobrakan yang diperlukan untuk membenahi regulasi di Indonesia yang amat penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha," jelas Melli.

Sebagai orang yang berpengalaman selama lebih dari 30 tahun di bidang hukum dan regulasi Indonesia, ia menilai sosok Jokowi telah melakukan transformasi dalam bidang hukum dan regulasi di negara ini.

"Dobrakan-dobrakan yang diperkenalkan oleh Presiden Jokowi dalam membenahi hukum dan regulasi di Indonesia telah memberikan dampak yang kuat yang akan berkelanjutan ke tahun-tahun mendatang," papar Melli.

Ia pun memuji komitmen Jokowi dalam meningkatkan kemudahan berbisnis dan menciptakan ekosistem finansial yang lebih baik melalui keberaniannya menghadirkan metode, konsep dan pranata hukum baru.

"Ini menunjukkan efektivitasnya untuk menciptakan solusi hukum atas permasalahan sosio ekonomi masyarakat yang ada. Semua ini turut memegang andil dalam membantu Indonesia meraih posisi yang lebih baik dalam peringkat ease of doing business secara global," tutur Melli.

Kendati demikian, ia tidak memungkiri bahwa saat ini masih ada pihak yang kerap mengkritisi metode yang diambil Jokowi dalam prinsip kepemimpinannya.

Baca juga: Saat Acara Peringatan Hari Konstitusi, Bamsoet Puji Jokowi: Sangat Dicintai Rakyat, Seng Ada Lawan

Perlu diketahui, berdasarkan ranking Ease of Doing Business (EoDB) yang dirilis Bank Dunia, Indonesia berada pada peringkat 114 dari 190 negara pada 2015.

Ini mengenai cakupan penilaian untuk indikator terkait kemudahan izin konstruksi, akses listrik, pengurusan legalitas properti, fasilitas kredit, perpajakan, prosedur ekspor-impor, hingga perlindungan hukum terhadap investor yang memiliki saham minoritas.

Sedangkan pada 2023, peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia mengalami kemajuan signifikan, yakni berada pada peringkat 73 dan 190 negara. 

Melli turut menyoroti pentingnya keberlanjutan dari legacy yang telah diwariskan Jokowi.

Pembangunan Indonesia, kata dia, harus terus berlanjut di atas fondasi yang telah diletakkan selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi.

"Indonesia harus berjalan menuju masa depan dengan membangun pada legacy ini. Kontinuitas dalam pembangunan akan menjadi kunci menuju visi Indonesia Emas 2045," pungkas Melli.