Mahfud MD Sebut Politik Uang Rawan di Pemilu, Bawaslu: Sudah Siap Antisipasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan politik uang sudah menjadi rahasia umum dalam pemilu.

Politik uang itu, lanjut Mahfud, dilakukan oleh pejabat desa, kecamatan hingga di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Merespons hal tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyebutkan pihaknya sudah menyiapkan antisipasi untuk kerawanan politik uang itu. 

“Antisipasinya jelas, pada saat ini ada pengawas TPS (tempat pemungutan suara) di TPS, kemudian juga ada patroli pengawasan yang sejak 2019 sudah kita lakukan. Nah sekarang akan kita giatkan lagi untuk itu,” kata Bagja kepada awak media di, Rabu (9/8/2023).

Dalam mengantisipasi kerawanan ini, Bagja juga menjelaskan pihaknya perlu bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan. 

Pengawasan ini dalam dua bentuk patroli, yakni yang terjadwal dan juga tidak terjadwal.

“Jadi bukan hanya terjadwal, ada juga yang tidak terjadwal untuk patroli pengawasan beserta teman-teman kepolisian,” tuturnya.

“Kalau untuk money politic biasanya kita dengan teman-teman kepolisian untuk pengawasannya,” sambun Bagja.

Baca juga: Pendapat Boni Hargens, KPK Mampu Antisipasi Politik Uang di Pemilu 2024

Sebelumnya, kerawanan politik uang ini disampaikan Mahfud dalam sambutan kunci di forum diskusi Sentra Gakkumdu (penegakkan hukum terpadu) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/8/2023). 

“Banyak (politik uang), ada yang borongan melalui ‘botoh botoh’, melalui pejabat-pejabat di desa, di kecamatan, di KPU. Banyak loh di KPU meskipun sudah independen,” ujar Mahfud.