Tokoh Senior Diperiksa Karena Gulirkan Munaslub, Ketua Dewan Etik Golkar: Maksudnya Apa?
Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Mohammad Hatta mengungkapkan alasan mengklarifikasi tokoh senior Golkar Lawrence Siburian terkait pernyataan Munaslub.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Mohammad Hatta mengungkapkan alasan mengklarifikasi tokoh senior Golkar Lawrence Siburian terkait pernyataan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Diketahui, Lawrence menyuarakan Munaslub untuk mengevaluasi Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum maupun calon presiden.
Lawrence dicecar sebanyak 20 pertanyaan dalam pemeriksaan selama 3 jam oleh Dewan Etik Partai Golkar.
Menurut Hatta, pengguliran Munaslub harus lewat forum dan mekanisme yang tepat.
Dia menyatakan, proses pelaksanaan munaslub harus melalui mekanisme yang panjang.
"Menggulirkan Munaslub itu ada forumnya. Mekanismenya. Kan di DPP ini ada rapat pleno, ada rapat rapat setingkat harian, ada rapat bidang-bidang, lebih tinggi lagi ada rakernas. Lebih tinggi lagi ada rapimnas, lebih tinggi lagi ada munaslub. Ada forum-forum," kata Hatta di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Baca juga: Wakil Ketua Umum Golkar Minta Kader yang Wacanakan Munaslub Ditindak Tegas
Karena itu, kata Hatta, dirinya mempertanyakan alasan Lawrence menggulirkan wacana munaslub ke ruang publik.
Hal ini pun dinilai telah membuat akar rumput partai Golkar menjadi bingung.
"Jadi membawa wacana munaslub ke ruang publik menjadi pertanyaan maksudnya apa? karena arus bawah akar rumput menjadi membingungkan. Itu saja," jelasnya.
Hatta pun telah mendengar klarifikasi dari pihak Lawrence pada hari ini.
Baca juga: Berhembus Isu Munaslub, Golkar: Gagasan Menyesatkan dan Keblinger
Hasilnya, Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI Lawrence Siburian itu telah menjelaskan latar belakang keinginan adanya Munaslub.
"Dan tadi saudara Lawrence pada kita memberikan penjelasan latar belakangnya. Jadi kita melihat itu wajar. Lawrence itu adalah salah satu kader partai, senior partai di sini dan tadi dia kooperatif," jelasnya.
Lebih lanjut, Hatta menambahkan Lawrence pun telah kooperatif menjalani pemeriksaan etik.
Namun, ia tidak bisa merinci terkait materi pemeriksaan terhadap kadernya tersebut.
"Dia kooperatif menyampaikan alhamdulillah juga menerima bagian bagian yang kita sampaikan. Bagian lainnya kami tidak bisa diungkap disini itu wilayah internal kita," katanya.
Terpisah, Lawrence Siburian setelah menjalani pemeriksaan di dewan etik, ia tetap mendorong adanya Munaslub Golkar.
"Saya kira sudah saya sampaikan pada Kamis yang lalu dan itu adalah suatu keputusan (munaslub). Ya begitulah kira-kira (dilanjutkan Munaslub)," kata Lawrence di Kantor DPP Partai Golkar.
Lawrence memahami pelaksanaan Munaslub bukan dilaksanakan eksponen Golkar.
Dia menuturkan, pelaksanaan Munaslub dilakukan oleh DPP dan DPD Golkar selaku pemilik hak suara.
"Saya kira mekanisme lain kalau misalnya, ada dua mekanismenya. Kalau misalnya DPP melakukan rapat pleno atau daerah-daerah yang berinisiatif. Jadi DPP yang berinisiatif atau daerah-daerah yang berinisiatif, karena pemegang hak suara itu mereka semua," ungkapnya.
Lebih lanjut, Politikus Senior Golkar menargetkan pelaksanaan Munaslub bisa digelar secepatnya. Pasalnya, pendaftaran capres dan cawapres akan digelar tiga bulan lagi.
"Ya (munaslub) secepatnya karena waktunya juga kan tinggal 3 bulan lagi kurang ya. Mengenai pembentukan koalisi dan penyampaian capres-cawapres," katanya.
Di sisi lain, kata Lawrence, dirinya tidak masalah jika nantinya harus dipecat sebagai anggota partai Golkar.
Pasalnya, dirinya juga pernah dipecat saat adanya dualisme Golkar pada 2017 yang lalu.
"Saya itu dulu itu sudah dipecat sebagai anggota partai Golkar oleh Pak Ical bersama Pak Idrus Marham ketika konflik Pak Ical-Idrus Marham dengan Pak Agung Laksono. Tapi kan saya dipulihkan oleh Pak Agung Laksono, malah saya dijadikan ketua bidang hukum dan ham, dan ketua mahkamah partai," katanya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.