Jokowi Bantah Istana Jadi Beking Ponpes Al Zaytun, Sudah Minta Menkopolhukam dan Menag Dalami kasus

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah kabar yang menyebutkan bahwa Istana menjadi beking atau sokongan Ponpes Al Zaytun Indramayu, Jawa Barat.

"Saya dong Istana? Enggak lah, enggak ada," ungkap Presiden Jokowi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (26/6/2023).

Presiden Jokowi juga menegaskan, ia sudah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas untuk mendalami polemik di Ponpes Al Zaytun tersebut.

"Pak Menkopolhukam, Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami," katanya.

Kemudian, jika sudah ada hasilnya nanti, dikatakan Presiden Jokowi akan disampaikan.

"Nanti kalau hasilnya sudah ada, disampaikan," tagasnya.

Baca juga: Panji Gumilang Tak Kooperatif, MUI Ingatkan Ponpes Al Zaytun Dapat Bernasib Sama dengan Gafatar

FPI Geruduk Kantor Kemenag

Hari ini, Senin (26/6/2023), Front Persuadaraan Islam (FPI) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jakarta Pusat.

Demonstrasi tersebut bertajuk aksi 266.

Massa aksi menuntut agar Ponpes Al Zaytun dicabut dan ditutup secara permanen, serta dibubarkan.

Lantaran, menurut massa aksi, Ponpes Al Zaytun sudah mengajarkan ideologi sesat kepada santrinya.

Akibat aksi tersebut, jalan di depan kantor Kemenag di Jl. Lap. Banteng Barat, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat terjadi kemacetan.

Terpantau juga sejumlah petugas kepolisian menjaga pintu gerbang kantor Kemenag agar massa aksi tidak merangsek masuk ke dalam.

PBNU Minta Masyarakat Tidak Bertindak Sendiri

Pihak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta kepada masyarakat untuk tidak bertindak sendiri dalam menghadapi permasalahan yang ada di Ponpes Al Zaytun, karena hal tersebut sudah diatasi oleh pemerintah.

"Jadi sudah diatasi oleh pemerintah, kita  ya, jadi bukan hanya NU (Nahdlatul Ulama), seluruh masyarakat berpegang pada hukum. Apapun kata hukum, mari kita jalankan," tegas Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (26/6/2023).

Dikatakan Yahya, sudah ada pihak berwenang yang akan menindak kontroversi yang ditimbulkan oleh Ponpes Al Zaytun.

Sehingga, masyarakat tidak perlu gaduh dan bertindak sendiri.

Kemudian, Yahya mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan semua kepada pemerintah, termasuk aparat penegak hukum.

"Kita tidak perlu ngarang-ngarang sendiri, tidak boleh bertindak sendiri, semua harus dilaksanakan berdasarkan hukum, dan sudah ada hukum yang mengatur itu," jelas Yahya.

Mafud MD Minta Masyarakat Bersabar

Mengenai polemik yang terjadi di Ponpes Al Zaytun, Mahfud MD meminta kepada masyarakat agar bersabar.

Nantinya, apapun temuan investigasi, Mahfud MD berharap hal tersebut bisa diterima oleh semua pihak.

Jika ada pelanggaran, maka Ponpes Al Zaytun harus taat pada hukum, begitu juga sebaliknya. Jika tidak ditemukan pelanggaran, maka polemik yang terjadi harus diakhiri.

"Kalau ada pelanggaran, siapapun di seluruh Indonesia (harus taat hukum). Tapi apa betul ada pelanggaran atau tidak, nanti kita dalami," katanya.

"Kalau tidak sesuai dengan hukum, itu urusan dengan saya. Kalau menyangkut penyelenggaraan institusi, itu Kemenag (Kementerian Agama). Kan gitu. Kita belum tahu masalahnya di mana sebenarnya," tambahnya, dikutip dari TribunJabar.id.

(Tribunnews.com/Rifqah/Rahmat Fajar Nugraha) (TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)