Lewat Surat Terbuka, Denny Indrayana Jelaskan Alasan Pilih Demokrat dan Dukung Anies di Pilpres 2024

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Wamenkumham Denny Indrayana membuat pernyataan terbuka soal dirinya yang menjadi kader Partai Demokrat dan menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Dalam surat itu, Denny menjelaskan soal perjalanan politiknya yang dimulai ketika menjadi Stafsus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian menjadi Wamenkumham, hingga menjadi Cagub Gubernur Kalimantan Selatan.

"Banyak partai yang menawarkan saya bergabung. Tiga partai pengusung di Kalsel selain Demokrat adalah Gerindra dan PPP. Ketiga-tiganya menawarkan bergabung, belum lagi partai-partai lainnya. Saya memilih Demokrat, karena sudah lama berjuang bersama," kata Denny dalam surat yang diterima, Sabtu (10/6/2023).

Denny menjelaskan juga soal dukungannya kepada Anies. Dia mengaku sudah lama kenal dengan eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Ketika sama-sama mahasiswa UGM, Denny kerap menyapa Anies dengan sebutan Mister President

"Saya tahu pribadi dan gaya kepemimpinan Anies sejak sama-sama di UGM, sejak dia menjadi Ketua Senat Mahasiswa pada level universitas, dan Ganjar Pranowo menjadi Ketua Mahasiswa Pencinta Alam Majestic 55, pada level Fakultas Hukum UGM," kata dia.

"Saya Denny Indrayana, anggota Partai Demokrat, menjadi caleg DPR RI di Dapil II Kalimantan Selatan, dan sekaligus memperjuangkan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia," pungkasnya.

Berikut versi lengkap surat terbuka dari Denny Indrayana: 

Surat ini saya sampaikan kepada seluruh Rakyat Indonesia, agar bisa lebih adil membaca sikap kritis dan perjuangan hukum yang akhir-akhir ini lebih saya tegakkan dan tegaskan. Karena itu, saya meminta kepada rekan media massa, untuk berkenan memuat utuh, keseluruhan penjelasan ini, tanpa dipotong-potong, agar tidak menimbulkan bias pemahaman yang tidak perlu.

Kalau hanya sekedar ingin hidup nyaman dan tenang, saya tidak akan masuk politik yang penuh intrik dan tetap bergelut di dunia akademik, menjadi dosen dan Guru Besar di Fakultas Hukum UGM. Tetapi saya memilih berjuang, bertarung di episentrum kekuasaan, di Istana, menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; lalu Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Kalau hanya sekedar ingin hidup tenang dan senang, saya tidak akan maju dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan, berhadapan dengan incumbent, bertemu dengan kesulitan dan kerumitan mengelola parpol dan relawan, menolak tegas praktik politik uang, sambil melawan kekuatan oligarki para mafia batubara yang telah lama bergelimang harta, hidup nyaman.

Kalau hanya sekedar ingin hidup bahagia, semata dengan ukuran kaya harta, saya tidak akan berpolitik yang sering saling sikut-saling usik. Lebih baik, saya tetap menjadi advokat internasional punya izin praktik di Australia selain Indonesia, berkantor di Melbourne, selain Jakarta.

Insya allah penghasilan saya selaku profesional international lawyer, jauh lebih memadai ketimbang gaji di DPR. Terutama, karena saya hanya akan menerima gaji saja, tanpa cawe-cawe mencari tambahan sampingan.

Kalau hanya sekedar memikirkan kepentingan diri dan kantor sendiri, saya tidak akan berpolitik praktis. Lebih baik saya menikmati kerja lawyering bolak-balik Jakarta-Melbourne, dan INTEGRITY lebih banyak punya kesempatan mendapatkan klien korporasi, yang kebanyakan tidak mau berhubungan dengan kantor hukum yang bersikap kritis kepada negara (pemerintah). Saat ini sangat sedikit klien yang mau berjuang bersama, 90 persen perkara kami probono (gratis) membantu buruh dan masyarakat. Namun, kami sangat yakin rezeki ada yang mengatur, tidak akan salah alamat.

Kalau hanya memikirkan keluarga, saya akan memilih tinggal saja sebagai penduduk tetap (permanent residence) di Australia, selain Indonesia, sebagaimana permintaan istri dan anak-anak tercinta. Ibu saya pun sebenarnya berat melepaskan saya kembali ke tengah hiruk-pikuk politik, di tengah status hukum saya yang masih tersangka, sudah lebih 8 tahun disandera.