Pengamat Sebut Pengaderan Partai Politik di Indonesia Masih Bermasalah

Belum Penuhi Kepentingan Rakyat

Usep pun mengatakan hingga kini persentase wakil rakyat yang duduk di kursi Parlemen sebagai Anggota DPR belum seluruhnya mewakili kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Pernyataan itu diutarakan Usep berdasarkan data yang dimiliki pihaknya dengan menunjukkan kalau selama ini mayoritas kursi DPR diisi oleh para pebisnis hingga selebritis yang terjun ke dunia politik.

Dia menjabarkan, pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014-2019 jumlah anggota DPR yang merupakan pebisnis berjumlah sekitar 37 persen.

"Tidak sampai setengahnya wakil rakyat yang betul-betul mewakili yang dibutuhkan dan diinginkan oleh publik. Ini bisa menjadi perbandingan," kata Usep.

Lebih lanjut, Usep menyebut angka tersebut meningkat menjadi 45 persen pada pileg lalu yakni periode 2019-2024.

Jumlah tersebut, kata dia belum termasuk para artis yang menjadi anggota dewan.

Menurut Usep, kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan struktur jabatan publik yang memiliki kans menang duduk sebagai anggota dewan.

Sebab, berdasarkan amatannya, sejauh ini hanya golongan tertentu saja yang berhasil melenggang ke Parlemen dengan tolok ukur kuantitatif.

"Sebenarnya dari latar belakang itu memperlihatkan ada ketimpangan struktur yang menduduki jabatan publik dan di masyarakat secara keseluruhan. Dan juga terlihat bahwa kelompok tertentu saja yang lebih berhasil naik ke DPR yang sifatnya hitungan kuantitatif bukan kualitatif," ucap Usep.

Dengan begitu, Usep menyimpulkan kalau perekrutan kader Partai Politik yang ada selama ini bukan mengedepankan kapasitas dan kemampuan dari kader itu sendiri.

Melainkan lebih condong kepada jumlah kapital atau kepemilikan materi serta jaringan. Meski kata dia, kedua hal tersebut penting dimiliki oleh caleg.

Namun, ironisnya kata dia, caleg itu besar kemungkinan akan mengalami kesulitan saat nantinya berhasil duduk di kursi DPR.

"Padahal kalau menang terus mau ngapain apakah wakilnya bermanfaat buat masyarakat atau tidak. Mau bekerja apa dia nanti di parlemen. Padahal mau merekrut orang yang bisa kerja atau tidak," kata Usep.