Dekan Fisipol UGM Wawan Mas'udi Bicara soal Korupsi Jhonny G Plate: Gempa Dahsyat Politik NasDem

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Politik sekaligus Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada Wawan Mas'udi menilai kasus korupsi yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate memiliki dampak besar.

Buntut masalah proyek pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G ini membuat Partai NasDem diguncang gempa.

"Jadi ini dampaknya memang sangat besar baik terhadap karier politik Pak Jhonny dan kepada Partai NasDem untuk pilpres. Tentunya juga ini memberi dampak kepada kabinet Pak Jokowi," ucap Wawan saat wawancara melalui zoom dengan Tribun Network, Rabu (17/5/2023).

Menurutnya, dampak terhadap NasDem ini jelas akan menimbulkan pertanyaan besar dari publik terkait integritas dari partai yang dipimpin Surya Paloh ini.

Baca juga: Hary Tanoe Diisukan akan Gantikan Johnny G Plate Jadi Menkominfo, Begini Kata Jokowi dan Perindo

"Kita tahu kasus korupsi menteri ini bukan kali pertama di kabinet Pak Jokowi, tetapi ini yang kelima," tuturnya.

Alhasil kabinet Presiden Jokowi kemudian membuat publik bertanya-tanya bagaimana kontrol kepala negara terhadap menteri-menterinya.

Simak wawancara Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Wawan Mas'udi:

Terkait peristiwa penetapan tersangka Jhonny G Plate apakah ada dampak politiknya?

Sangat besar dampak politik, satu karena Pak Jhonny beliau adalah menteri di kabinet Pak Jokowi. Representasi dari partai koalisi.

Kedua, beliau adalah Sekjen Partai NasDem. Ketiga beliau politisi senior yang sedang mendaftarkan menjadi kontestan pemilu legislatif 2024.

Jadi ini dampaknya memang sangat besar baik terhadap karier politik Pak Jhonny dan kepada partai NasDem untuk pilpres. Tentunya juga ini memberi dampak kepada kabinet Pak Jokowi.

Artinya kalau kabinet Pak Jokowi ini menunjukkan ada persoalan di dalam kabinet sehingga kemudian publik menjadi bertanya-tanya bagaimana kontrol Presiden terhadap menteri-menterinya.

Baca juga: Denny Indrayana: Kasus Johnny G Plate Terindikasi Libatkan Partai Lain, Politisasi Harus Dihilangkan

Dan untuk NasDem ini jelas akan menimbulkan pertanyaan besar dari publik terkait integritas dari partai ini. Kita tahu kasus korupsi menteri ini bukan kali pertama di kabinet Pak Jokowi tetapi ini yang kelima.

Pointnya Pak Jhonny harus mengakhiri lebih awal karier politiknya. Untuk kembali butuh waktu menurut saya.

Tentu orang akan selalu saja mengaitkan peristiwa hukum dengan motivasi politik. Apakah elektoral Partai NasDem akan berpengaruh di pileg 2024?

Sebelum masuk ke soal elektoral kita harus lihat bahwa pembangunan Base Transceiver Station (BTS) bagian dari proyek strategis nasional suatu misi dari pemerintah untuk menjamin akses menyeluruh di seluruh nusantara.

Ini suatu proyek yang memiliki dampak jika berhasil dampaknya luar biasa bagi pembangunan ekonomi sosial dan untuk masyarakat daerah tertinggal.

Jadi perlu hati-hati karena secara substansi orang yang main-main dengan proyek ini sedang mengkhianati besar-besaran rencana besar pemerintah untuk bisa menjamin pemerataan infrastruktur digital.

Sekali lagi secara substansi kasusnya sangat perlu dikawal. Yang kedua kita tahu proses pembangunan ini dibiayai oleh berbagai pihak khususnya dari para penyedia jasa industri telkom.

Memang tidak 100 persen APBN, tetapi ini sebagian dari anggaran pendapatan negara non pajak sehingga pertanggungjawabannya ke publik harus benar-benar diwujudkan.

Baca juga: Johnny G Plate Tersangka, Sekjen Gerindra: Saya Hanya Berdoa Mudah-mudahan Badai Ini Cepat Berlalu

Dengan substansi yang seperti ini memang akan menjadi berat bagi Partai NasDem untuk mempertahankan posisinya. Apalagi partai ini mengandalkan kata kunci restorasi Indonesia dan macam-macam.

Komunikasi jadi bagian penting dan Partai NasDem harus bisa juga memberikan pertanggung jawaban dan pernyataan ke publik mengapa situasinya bisa seperti ini.

Jadi ini bukan hanya tanggung jawab personal Pak Jhonny G Plate sebagai Menkominfo. Tidak boleh langsung dilepas sebagai tanggung jawab individu.

Partai harus menjelaskan ke publik kalau perlu harus meminta maaf ke publik karena akibat tindakan korupsi yang terjadi hak publik untuk menikmati jaringan telekomunikasi yang merata jadi tidak bisa terpenuhi.

Menurut prediksi Pak Wawan apa langkah yang mungkin dilakukan Partai NasDem, menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada mekanisme hukum atau melawan?

Yang pertama ini soal kebiasaan apalagi Pak Jhonny bukan menteri pertama dalam sejarah kabinetnya Presiden Jokowi yang berhadapan dengan hukum. Ada empat menteri sebelumnya yang semuanya berasal dari partai.

Dan partai selalu memberikan kesempatan kepada kader yang bermasalah hukum untuk berkonsentrasi, kemudian partai menarik diri. Jadi partai dengan cepat mengambil pembatas antara kadernya yang bermasalah dengan partai secara kelembagaan.

Itu merupakan pilihan strategi bertahan yang mau tak mau harus dilakukan oleh partai.

Tetapi menurut pendapat saya, sebagai partai saya kira juga tidak masalah jika kemudian secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas perilaku kadernya.

Kemudian menawarkan apa yang bisa diperbaiki ke depan. Nah soal posisi koalisinya Pak Presiden Jokowi yang ada sekarang serba susah bagi NasDem. Seandainya mau mundur dan menarik diri dari koalisi sudah terlambat.

Artinya kalau pun mundur itu karena terpaksa. Ada masalah apalagi nanti hubungan partai NasDem dengan koalisinya Pak Jokowi sedang tidak sepenuhnya baik-baik saja.

Kemudian anggaplah Pak Jokowi melakukan reshuffle lalu ada juga menteri dari NasDem yang diganti. Nah ini kan serba repot seperti dihukum oleh koalisinya. Memang ini serba dilematis karena agak terlambat bagi NasDem.

Kemarin mestinya ketika sudah merasa berbeda dan ingin mengembangkan jalur kompetisi elektoral lewat pilpres tidak masalah sebenarnya mundur dari koalisi. Kemudian konsekuensinya menarik menteri misalnya.

Kalau itu dilakukan tiga atau empat bulan yang lalu maka akan jauh lebih elegan tapi kalau dilakukan sekarang itu mundur karena dihukum secara hukum maupun secara politik.

Jadi memang serba dilematis tapi di tengah itu saya kira partai NasDem harus mengambil langkah yang sesegera mungkin.

Bukan bermaksud memberikan saran, namun partai harus meminta maaf kepada publik karena ini jelas kepentingan publik yang sangat dirugikan, terlepas dari ada nuansa politiknya.

Tetapi kan substansi hukumnya jelas dari rekonstruksi kasus yang sudah berlangsung selama sekian bulan, ya memang ada penyimpangan yang luar biasa dari proyek BTS.

Kebetulan Partai NasDem bersama PKS dan Demokrat sudah membentuk Koalisi Perubahan lalu sudah memutuskan Pak Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Analisa Anda apakah masalah ini akan menyulitkan capres?

Karakter pilpres kita di Indonesia figur menjadi elemen yang sangat penting. Artinya figur Pak Anies ini yang menentukan apakah nantinya dukungan politik bisa diperoleh.

Bahkan sering kali dalam proses pemilu di Indonesia karena tidak selalu sambung figur dengan partai maka sering kali juga terjadi split voting.

Jadi pemilih bisa saja memilih calon presidennya tetapi tidak memilih partainya karena memang kartu suaranya berbeda.

Tentu bagi NasDem, PKS, dan Demokrat ini bukan berita baik ya tetapi dampaknya bisa jadi tidak sangat besar. Itu karena orang akan memilih figurnya bukan partainya.

Yang kedua bagi Partai NasDem yang dampaknya akan berat karena kemudian dengan mudah siapapun bisa mengatakan bahwa Partai NasDem di ujung pemerintahan justru terbukti salah satunya menteri bermasalah dengan hukum dan korupsinya luar biasa besar.

Bagi capres sendiri ini tergantung bagaimana partai koalisi bisa mendefinisikan program kerja dan menarik batas kasus ini. Strategi politiknya kita tunggu tetapi kita tahu di Indonesia figur capres dan cawapres itu bisa menjadi kunci penting bahkan lebih penting dari partai.

Partai sendiri pasti akan berkonsentrasi untuk pemilu legislatif nantinya.

Penyidik dalam kasus ini adalah Kejaksaan Agung sebagaimana kita ketahui institusi ini bagian pemerintahan, apakah kasus Jhonny G Plate ini memberikan pengaruh di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi?

Jelas ini tidak bisa dihindari karena bagaimana pun juga Jaksa Agung yang mengangkat Presiden Jokowi tentu apapun yang dilakukan Jaksa Agung saya yakin Presiden pasti tahu.

Ini kan banyak sekali kasus hukum mana yang harus diselidiki dulu mana yang harus diangkat kan jelas ada pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Dari sisi Pak Jokowi kalau dilihat dari kacamata aktor-aktor politik ya jelas semuanya memandang Pak Jokowi sedang memainkan satu kartu yang sangat penting.

Beliau pastikan akan membiarkan saja kasus ini diselesaikan sesuai ketentuan hukum. Tidak akan mengintervensi dan seterusnya, gaya Pak Jokowi kan memang seperti itu.

Gaya politik Jawa kan kayak begitu tetapi kan publik pasti akan menilai entah Presiden membiarkan tidak memberi perlindungan atau sengaja bagian dari cara Presiden memberi punishment kepada NasDem.

Bagi saya bagaimanapun juga kita sebagai publik harus mendukung seluruh penegakan hukum.

Yang kita tidak inginkan terlalu berat nuansa politiknya karena dengan cara itu hukum bisa jadi alat kekuasaan untuk menghabisi siapapun yang tidak disukai.

Dilemanya bagi publik akan selalu seperti itu, secara substantif kita percaya memang ada persoalan hukum. Dan karena itu harus diproses, ketika itu momentumnya dilakukan pada saat tertentu ya tidak bisa disalahkan kemudian.

Atau setidaknya ini sudah buruk dan kebetulan ada momentum ya sekalian untuk memberikan punishment politik yang lebih besar.

Intinya ini NasDem mendapatkan dua punishment sekaligus, satu punishment politik dan kedua punishment hukum.

Mestinya Pak Jhonny kemarin sudah tahu ada persoalan proyek BTS ini dan merasa bersalah serta mau bertanggung jawab. Lebih baik mundur bulan Januari 2023 kemarin. Itu mungkin magnitude kerusakan politiknya bisa lebih kecil.

Orang yang ditangkap saat menjabat sebagai menteri dan orang yang ditangkap saat tidak menjabat sebagai menteri kan beda nuansanya.

Power play lah ini, permainan kekuasaan yang kebetulan memang ada persoalan yang secara substantif bermasalah. (Tribun Network/Reynas Abdila)