Soal Pengakuan Jokowi Pejabat Politik, Denny Indrayana: Politik Presiden Tidak Boleh Partisan
Menurut Denny, seharusnya setelah kontestasi Pilpres yang dimenangkan Jokowi usai, relawannya langsung dibubarkan.
Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengatakan, politik institusional presiden tidak boleh partisan.
Adapun Denny menjelaskan, politik institusional presiden adalah politik kebangsaan yang didedikasikan hanya untuk seluruh rakyat, tanpa kecuali, tanpa membedakan, tanpa diskriminasi.
Hal itu merupakan respons Denny Indrayana terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengakui dia merupakan seorang pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Baca juga: Bantah Disebut Cawe-cawe Pilpres, Jokowi: Saya Ini Pejabat Politik
"Artinya, presiden tidak boleh berpolitik untuk tujuan sekelompok masyarakat ataupun partai politik pendukungnya saja," kata Denny, melalui keterangan pers tertulis, Minggu (7/5/2023).
Terkait hal tersebut, Denny kemudian menyinggung Presiden Jokowi yang menurutnya masih memiliki dan mengadakan temu relawan.
Diketahui, Presiden Jokowi sempat menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (26/11/2022) lalu.
Denny mengatakan, menjadi aneh jika Presiden Jokowi masih memiliki dan mengadakan temu relawan.
Sebab, lanjutnya, sifat dasar relawan adalah partisan.
Baca juga: Respons Denny Indrayana Sikapi Pernyataan Jokowi Soal Pejabat Publik Sekaligus Politik: Ada Etika
"Sifat dasar relawan adalah partisan dan dilahirkan untuk memenangkan kandidat presiden yang didukungnya. Relawan adalah elemen pemenangan capres. Bagi presiden yang sedang memerintah seharusnya tidak ada lagi elemen relawan," ucapnya.
Menurut Denny, seharusnya setelah kontestasi Pilpres yang dimenangkan Jokowi usai, relawannya langsung dibubarkan.
"Seharusnya begitu dilantik menjadi presiden, ketika kontestasi Pilpres selesai, elemen relawan dibubarkan. Presiden yang masih merawat relawannya, akan terus memperpanjang suasana kompetisi, dan akibatnya melanjutkan keterbelahan di tengah masyarakatnya," sambungnya.
Lebih lanjut, Denny mengatakan, relawan bagi Presiden Jokowi makin tidak relevan karena masa jabatannya yang sebentar lagi akan berakhir.
"Beliau adalah outgoing president, yang akan mengakhiri periode kedua kepresidenannya. Presiden Jokowi seharusnya mengedepankan persatuan (integrasi), karena tidak ada lagi pertandingan (kompetisi)," kata Denny Indrayana.
Guru Besar Hukum Tata Negara itu mempertanyakan lebih jauh ihwal kehadiran Jokowi dalam acara temu relawannya tersebut.
M Qodari Naik Pangkat Jadi Kepala KSP, Rocky Gerung: Kesannya Prabowo Tak Mengerti Demokrasi |
![]() |
---|
Gugat Gibran Soal Ijazah, Subhan Palal Dipuji Pakar: Teliti, Tapi Harus Belajar dari Kasus Jokowi |
![]() |
---|
Profil Prof. Arif Satria, Rektor IPB Diprediksi Jadi Kepala BRIN Baru, Gantikan Laksana Tri Handoko? |
![]() |
---|
Andi Widjajanto: Kerusuhan Agustus dan Berebut Pengaruh Presiden |
![]() |
---|
Mengingat Peran Arsitek Senyap Budi Gunawan di Pertemuan Bersejarah Jokowi-Prabowo, Prabowo-Megawati |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.